Cairo, SPNA - Liga Arab, Rabu (23/05/2018) dilaporkan, memutuskan untuk menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan Guatemala pasca relokasi Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Juru bicara resmi Sekjen Liga Arab Mahmoud Afifi mengatakan bahwa dalam rangka menerapkan resolusi yang ditetapkan tanggal 17 Mei dalam KTT Dewan Liga Arab, maka segala bentuk kerjasama dengan Guatemala dibatalkan.
“Liga Arab mengecam langkah Guatemala yang merelokasi kedubesnya ke Yerusalem yang diduduki, ‘’ tambahnya.
‘’Liga Arab telah mengambil langkah yang sesuai, serta sesuai arahan Sekjen Ahmed Abou al-Gheit dengan membatalkan nota kesepahaman yang ditandatangani Departemen Luar Negeri Republik Guatemala tahun 2013, serta menghentikan seluruh kerjasama sebagai respon terhadap tindakan Guatemala, ’’ tambahnya.
‘’Liga Arab telah menjelaskan bahwa sikap Guatemala tersebut melanggar UU internasional terkait status kota Yerusalem.
Liga Arab menganggap bahwa langkah ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi PBB terkait, serta membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Rabu lalu (16/05/2018) Guatemala telah meresmikan kedubesnya di Al-Quds mengikuti langkah AS. Acara peresmian kedubes Guatemala dihadiri oleh Presiden Jimmy Morales dan PM Benyamin Netanyahu.
Dalam pidatonya Morales mengatakan bahwa negaranya dan Israel telah menjadi sekutu selama 70 tahu. ‘’Hari ini merupakan hari bersejarah dalam persahabatan antara Israel dan Guatemala,’’ ujarnya.
Sementara itu, PM Israel, Benyamin Netanyahu dalam pidatonya, memuji Guatemala yang bersedia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. ‘’Guatemala adalah negara kedua yang mengakui Israel, ‘’ ujarnya.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018)
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Warga Gaza juga menggelar protes masal menentang relokasi kedubes AS dimana 60 warga dilaporkan gugur dan ratusan lainnya luka-luka.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jum’at (18/05/2018) menetapkan resolusi yang disetujui 29 anggotanya untuk membentuk Lembaga Pencari Fakta yang bersifat independen untuk meneliti peristiwa berdarah di Jalur Gaza serta menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap demonstran.
Selain itu Dewan Keamanan PBB dilaporkan mulai membahas rancangan resolusi yang diajukan oleh Kuwait untuk mengirimkan delegasi internasional ke Palestina yang bertanggung jawab melindungi warga sipil Palestina dari serangan Israel.
(T.RS/S:Maannews)
