Palestina: Undang-undang larangan publikasi foto dan video prajurit Israel adalah rasis

Al-Quds, SPNA - Pemerintah Israel dilaporkan akan membahas undang-undang larangan menyebarkan aktivitas dan foto prajurit Israel di medan perang baik di situs berita atau di media sosial.

BY adminEdited Mon,28 May 2018,10:43 AM

Al-Quds, SPNA - Pemerintah Israel dilaporkan akan membahas undang-undang larangan menyebarkan aktivitas dan foto prajurit Israel di medan perang baik di situs berita atau di media sosial.

Kementerian Informasi Palestina Minggu, (27/05/2018) mengatakan bahwa UU tersebut  rasis serta melegitimasi terorisme.

Menurut Pemerintah Palestina UU tersebut juga akan mendorong prajurit Israel untuk lebih giat mengeksekusi warga Palestina yang tidak bersalah serta melindungi tentara Israel dari tuntutan hukum internasional.

‘’UU ini adalah penghargaan untuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan warga Palestina serta kampanye bagi prajurit Israel mengikuti jejak Elor Azaria yang membunuh warga Palestina dalam kondisi tak berdaya. ‘’

“UU larangan penyebaran aktivitas prajurit Israel secara nyata melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2222 yang menyerukan penyediaan perlindungan bagi wartawan. ‘’

Palestina juga menuntut Federasi Jurnalis Internasional mencegah Israel melegitimasi  UU tersebut.

Sejak dimulainya Demonstrasi Great March of Return 30 Maret lalu, prajurit Israel menggunakan peluru tajam untuk membubarkan warga. Akhirnya ratusan  nyawa melayang dan belasan ribu lainnya terluka.

Sejumlah video yang di posting di media sosial memperlihatkan dengan jelas dimana prajurit Israel menembaki demonstran Palestina di perbatasan Gaza. 

Menkes Palestina dalam laporan resmi mengatakan bahwa 1112 warga Palestina gugur dan 13190 lainnya luka-luka akibat tindak kekerasan tersebut.

Pembantaian demonstran Gaza membuat Israel dikecam dunia Internasional dimana PBB menegaskan akan membuat tim pencari fakta untuk meneliti kejahatan yang dilakukan Israel terhadap demonstran Palestina.

(T.RS/S:RtArabic)

leave a reply