PA tolak pembekuan kesejahteraan sosial yang diberlakukan Israel kepada korban agresi

Otoritas Palestina (PA) telah mengirim pesan menantang kepada Israel atas upaya Tel Aviv untuk membekukan uang pajak yang digunakan oleh PA untuk membayar korban kekerasan Israel.

BY adminEdited Wed,13 Jun 2018,12:23 PM

MEMO - Ramallah

Ramallah, SPNA - Otoritas Palestina (PA) telah mengirim pesan menantang kepada Israel atas upaya Tel Aviv untuk membekukan uang pajak yang digunakan oleh PA untuk membayar korban kekerasan Israel.

"Tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menyebabkan kami meninggalkan tahanan dan para martir," kata Yusuf Al-Mahmoud, juru bicara pemerintah PA, mengenai upaya Israel untuk membekukan pendapatan pajak Palestina.

Al-Mahmoud mengklaim bahwa Israel memiliki tanggung jawab penuh atas kekerasan di wilayah tersebut dan mengatakan bahwa Israel “mencuri uang mereka (warga Palestina) dengan dalih pendapatan pajak yang mengimbangi”.

Komentar tersebut terucap menyusul upaya berulang pemerintah Israel untuk menggunakan pendapatan pajak Palestina guna mendapatkan konsesi politik. Rezim pemungutan pajak di wilayah yang diduduki, yang memberikan Israel hak untuk mengumpulkan pajak atas nama Palestina dan kemudian mendistribusikannya, adalah salah satu dari sekian banyak keanehan yang telah melanggar Persetujuan Oslo.

Knesset saat ini sedang membahas RUU untuk membebankan pendapatan pajak yang seharusnya diserahkan kepada keluarga dan korban kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel. Para pengunjuk rasa yang gugur dan terluka di Gaza akan memenuhi syarat untuk pembayaran ini, yang dicoba diblokir oleh Netanyahu.

Sumber-sumber Israel melaporkan bahwa pekan lalu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginstruksikan Meir Shabbat, kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, untuk mengurangkan uang dari pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Otoritas Palestina sebagai kompensasi atas kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh pengunjuk rasa –yang oleh Israel disebut sebagai "perusuh-teroris"- di Gaza yang mengirim layang-layang yang melekat pada bom api ke wilayah Israel.

“Dana martir”, sebagaimana diketahui, telah menjadi masalah yang sangat kontroversial. Warga Palestina merasa mereka memiliki hak untuk menggunakan dana mereka sendiri untuk menyediakan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi keluarga pengunjuk rasa yang terluka atau yang telah meninggal dalam melawan pendudukan brutal Israel. Sementara Israel merasa hal itu dapat mengeksploitasi situasi pajak untuk menumpuk tekanan lebih lanjut pada PA.

(T.RA/S: MEMO)

leave a reply