Genewa, SPNA - Para diplomat mengatakan bahwa Israel untuk sementara waktu telah mengurangi partisipasinya di lembaga hak asasi manusia PBB, beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) menarik sebagian besar tuduhannya bahwa Dewan Hak Asasi Manusia bersikap bias terhadap Israel.
Para diplomat di Genewa, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa Israel “mengurangi” partisipasinya di dewan untuk mengikuti posisi AS.
Para diplomat memperingatkan bahwa langkah tersebut tidak definitif dan bisa berubah dari hari ke hari. Israel bukanlah salah satu negara anggota dewan, namun telah berpartisipasi sebagai pengamat sebagaimana negara lainnya.
Rolando Gomez, juru bicara dewan, mengkonfirmasi bahwa Israel tidak terlibat dalam sidang pleno yang digelar pada hari Jumat (22/06/2018). Diplomat Israel tidak berpartisipasi sejak dewan menggelar diskusi pada hari Kamis yang membahas masalah diskriminasi terhadap perempuan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri menolak untuk memberikan komentar terkait hal ini.
Israel telah lama memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan dewan, menuduhnya besikap bias karena mengabaikan atau mengucilkan pelanggaran HAM yang dilakukan negara lain – termasuk negara anggotanya. Kelompok hak asasi manusia telah melayangkan kritik mengenai kondisi hak asasi manusia di negara-negara anggota dewan, seperti: Cina, Kuba, Filipina dan Venezuela.
Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyambut baik aksi walkout AS yang diumumkan pada hari Selasa. Pemerintahan Trump bersikeras bahwa dewan telah bersikap bias terhadap Israel. Penarikan AS menandai pertama kalinya negara anggota menarik diri dari dewan dalam 12 tahun keberadaannya.
Walkout yang dilakukan AS, yang mendapat dukungan kuat dari Israel, terjadi karena lembaga hak asami manusia PBB tersebut suatu saat nanti akan merilis perusahaan yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel yang dipandang membahayakan hak asasi manusia, terutama warga Palestina.
Atas keberatan AS tersebut, dua tahun lalu dewan telah memerintahkan kantor hak asasi manusia untuk mengeluarkan daftar tersebut.
Israel khawatir bahwa ‘daftar hitam’ tersebut akan membuat perusahaan-perusahaan menjauh dan membatalkan kehadiran mereka di Tepi Barat, yang merupakan tempat bermukim banyak warga Palestina.
(T.RA/S: Bloomberg)
