Palestina, SPNA - Kunjungan Pangeran William ke Palestina mengundang perdebatan. Hal ini karena berpapasan dengan menguatnya tekanan pemerintah Amerika untuk merealisasikan Perjanjian abad ini/Deal of The Century. Perjanjian yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dunia terhadap Quds sebagai ibukota Israel. Sebagian besar analis memprediksi bahwa kunjungan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi pihak Palestina.
Rabu (27/06/2018) Pangeran William melakukan kunjungan ke Palestina dan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas. Kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya bagi keluarga Kerajaan Inggris tersebut. Selain bertemu Presiden Mahmoud Abbas, ia juga singgah di kamp pengungsian serta ziarah ke Mesjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus. Sehari sebelumnya ia juga telah bertemu dengan Presiden Israel, Benjamin Netanyahu.
Meski pihak Pangeran William telah menkonfirmasi bahwa perjalanannya bukanlah kunjungan politik, namun para analis tetap membahas sejauh mana pengaruh politik dari Adipati Cambridge tersebut.
Penulis sekaligus pengamat politik, Abdussattar Qasim memberikan konfirmasi kepada kantor berita Quds, bahwa Israel adalah negara buatan inggris, merekalah sejatinya yang telah mengusir masyarakat Palestina.
Ia menambahkan bahwa inggris bukanlah negara yang dapat dipercaya. Inggris adalah negara licik, imperialis dan suka melakukan eksploitasi. Mereka juga menolak permintaan Presiden Mahmoud Abbas untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour, pada peringatan seratus tahun Deklarasi tersebut. Deklarasi Balfour merupakan dukungan pemerintahan Britania saat Perang Dunia I untuk ‘tanah air bagi orang Yahudi’ di Palestina.
Abdussattar menambahkan, “Dampak dari kunjunga ini mungkin akan lebih buruk dari ‘Perjanjian abad ini’ sendiri.”
Pengamat politik lainnya, ‘Adil Samarah mengatakan, “Kunjungan pangeran hanya sekedar perjalanan wisata. Bagi setiap pengunjung resmi dari pihak Inggris ke Palestina seharusnya ia meminta maaf terlebih dahulu atas Deklarasi Balfour.”
Masing-masing dari Abdussattar dan ‘Adil Samarah menyesali sikap dari Pemerintah Palestina yang mau menerima kedatangan Pangeran William. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan janji-janji yang pernah diucapkan. Ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sedangkan Abdul Majid Suwailim, beliau menilai kunjungan Pangeran William mempunyai makna yang penting bagi pihak Palestina. Dari segi politik, pemerintahan inggris merupakan kolega dekat Presiden Amerika Donald Trump, yang menolak likuidasi hak penduduk palestina terhadap tanah air mereka.
Ia juga menambahkan, bahwa sampai saat ini, Inggris masih sama seperti negara barat lainya. Mereka menolak agenda Deal of The Century yang diprakarsai oleh Donald Trump.
(T.HN/S:Qudsn)
