Jenewa, SPNA - Negara-negara Barat secara de facto melakukan boikot terhadap debat Agenda Item 7, yang digelar untuk melawan Israel di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Senin (02/07/2018).
Hanya 22%, atau 43 dari 193 negara PBB melakukan perlawanan denagn mengutuk Israel dalam pertemuan tersebut.
Prancis, yang awalnya mendaftar untuk berbicara, berubah pikiran pada saat-saat terakhir dan tidak hadir di ruangan ketika namanya dipanggil.
Keheningan ini mengindikasikan adanya kesuksesan kampanye yang digencarkan Israel dan AS untuk menghapus mandat UNHRC terkait tindakan Israel terhadap Palestina di setiap sesi dewan di bawah Agenda Item 7.
Semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di seluruh dunia ditangani di bawah Agenda Item 4, kecuali Israel, yang merupakan satu-satunya negara dengan agenda khusus yang permanen.
Musim semi ini, AS tidak berhasil mendorong resolusi Majelis Umum PBB untuk menghapus Agenda Item 7 yang mendorongnya untuk keluar dari UNHRC bulan lalu.
Namun dalam lima tahun terakhir, negara-negara Eropa dan Barat, bahkan di antara kritikus paling keras Israel seperti Irlandia, semakin tidak mau berbicara di bawah Agenda Item 7.
Kementerian Luar Negeri Israel tidak berkomentar tentang pertunjukan kecil para pembicara dalam debat yang digelar pada Senin dalam sesi ke-38 UNHRC, yang berakhir pekan ini.
Menteri Urusan Strategis Israel, Gilad Erdan, men-tweet komentar selama perdebatan berlangsung, “Malu pada setiap negara yang ambil bagian dalam #WorldCup kebencian ini! Setiap negara yang peduli dengan hak asasi manusia harus meninggalkan #UNHRC hingga akhirnya #item 7 hanya menjadi sejarah. ”
Israel dan AS sama sekali tidak hadir di ruangan, tetapi sejumlah negara Barat tetap berada di ruangan itu.
Duta Besar Otoritas Palestina Ibrahim Khraishi berterima kasih kepada negara-negara yang terlibat dalam "debat umum Item 7 melawan kehendak dan keinginan pendudukan (Israel) untuk tidak berpartisipasi dalam perdebatan tentang item ini, yang berkaitan dengan praktik ilegal pendudukan dan penolakan untuk mematuhi hukum internasional."
Mereka yang mendukung pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina "harus mundur dari dewan dan tidak kembali sampai mereka mengubah sikap yang merusak hukum, moralitas dan prinsip, serta meningkatkan lebih banyak radikalisme dan mempromosikan terorisme," kata Khraishi.
AS, ungkapnya, juga berpartisipasi dalam "pelanggaran" yang dilakukan Israel, termasuk relokasi kedutaannya ke Yerusalem dari Tel Aviv pada bulan Mei.
Dia juga meminta UNHRC untuk menyelesaikan database perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.
(T.RA/S: JPost)
