Yerusalem, SPNA - Parlemen Israel, Selasa (17/07/2018), mengesahkan undang-undang yang menetapkan kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atas orang-orang Palestina dilarang memasuki lembaga pendidikan Israel dan berbicara dengan para siswa.
Undang-undang, yang disahkan dengan 43 suara mendukung dan 24 menentang dari 120 kursi yang ada di Knesset tersebut menuai sejumlah kritik. Ini dianggap sebagai pukulan terhadap nilai-nilai inti demokrasi seperti kebebasan berbicara dan bagian dari upaya pemerintah Israel untuk mendelegitimasi kelompok-kelompok hak asasi manusia dan LSM.
Amandemen terhadap undang-undang pendidikan memberikan kekuatan baru kepada Menteri Pendidikan Naftali Bennett, kepala partai Yahudi-nasional yang religius, memerintahkan sekolah-sekolah untuk melarang kelompok-kelompok tertentu memberikan ceramah kepada para siswa.
Undang-undang yang dutukan pada kelompok ‘Breaking the Silent’, sebuah kelompok Israel yang mengumpulkan dan menerbitkan kesaksian dari para veteran Israel tentang perlakuan militer terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan selama konflik dengan militan di Gaza.
Bennett sangat kritis terhadap organisasi bersama dengan politisi sayap kanan lainnya yang menuduh kelompok tersebut merusak citra Israel di luar negeri dan menempatkan tentara dan pejabat dalam risiko penuntutan atas dugaan kejahatan perang.
"Siapa pun yang menyerang tentara IDF (Israel Defense Forces), tidak akan masuk sekolah," kata Bennett dalam sebuah pernyataan.
‘Breaking the Silent’, yang telah memberikan ceramah di sekolah-sekolah, mengatakan bahwa undang-undang itu dimaksudkan untuk melemahkannya dan kelompok-kelompok hak asasi lainnya.
"Ini benar-benar mencoba membungkam dan menutupi apa yang telah terjadi di wilayah pendudukan selama 51 tahun," kata direktur grup, Avner Gvaryahu.
Shuli Mualem Refaeli, seorang legislator dari Bennett's Jewish Home party, mengatakan di Radio Angkatan Darat "itu adalah undang-undang yang ditujukan kepada ‘Breaking the Silence’ dan organisasi lain yang bertujuan untuk mencemarkan tentara Israel dan Negara Israel".
Namun dikatakannya bahwa undang-undang itu juga bisa diterapkan pada kelompok-kelompok sayap kanan, seperti yang menganjurkan kekerasan terhadap tentara Israel atas setiap evakuasi permukiman Yahudi di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
"Saya pikir tidaklah benar jika seluruh upaya hukum dan hasutan semata-mata ditujukan untuk organisasi sayap kiri sama sekali tidak benar," kata Refaeli.
Amir Fuchs, yang mengepalai Program Nilai-Nilai Demokrasi Lembaga Demokrasi Israel, mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari fenomena yang lebih luas di Israel yang mencoba mendiskreditkan kelompok sayap kiri.
“Pendidikan adalah tentang berpikir kritis. Ini tentang mendengar orang yang tidak Anda setujui. Dan inilah yang kami ingin ajarkan kepada anak-anak kami, ”kata Fuchs.
(T.RA/S: Reuters)
