Yerusalem, SPNA - Komite parlemen Israel, Senin lalu (16/09/2018) menyetujui pembatalan hak PM Israel, Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Avigdor Lieberman untuk menyatakan perang tanpa meminta persetujuan siapapun.

Keputusan tersebut disahkan komite bersama, antara Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Konstitusi Israel dengan suara bulat setelah dilakukan voting dan pembacaan kedua dan ketiga.

Berdasarkan amandemen tersebut, deklarasi perang atau operasi militer penting harus dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Keamanan Israel dan tidak lagi menjadi hak Perdana Menteri atau Menteri Keamanan Israel.

Kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menginstruksikan militer untuk bersiap atas segala situasi di Jalur Gaza.

“Kita sedang dalam perang, kita dan Hamas saling menembakkan roket, namun kita harus bersiap atas scenario apapun, ‘’ Ujar Netanyahu dalam  sidang dengan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, Kepala Staf Angkatan Darat, Gadi Eizenkot, Ketua Shin Bet Nadav Argaman dan Ketua Dewan Keamanan Nasional, Meir Ben Shabat.

Sementara itu Lieberman dalam pidatonya mengatakan: ‘”Jika kita harus pergi berperang, kita bisa mengalahkan semua musuh, tentara Israel tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana dan kapan. Kami adalah orang-orang yang menentukan aturan main, bukan orang lain, ‘’ ujarnya.

Jum’at lalu pasukan pendudukan Israel melancarkan serangan besar ke Gaza, yang menewaskan 2 warga dan melukai belasan lainnya. Serangan tersebut dibalas Hamas dengan mengirimkan 200 roket ke permukiman Israel di sekitar Gaza.

Demi menekan Gaza, Otoritas Israel, Senin malam melarang transportasi bahan bakar dan gas melalui lintasan Karm Abu Salem ke Gaza, selain itu mereka juga memperkecil wilayah penangkapan ikan bagi nelayan dari 6 mil menjadi 3 mil. 

Hal ini disinyalir dapat memicu perang ke empat antara Gaza dan Israel sejak 2008 silam.

(T.RS/S:RtArabic)