Yerusalem, SPNA - Seorang menteri Israel, Senin (06/08/2018), mengatakan bahwa Mesir memikul tanggung jawab yang sama atas Jalur Gaza sebagaimana Israel. Sebuah ucapan yang dapat menumbangkan Kairo yang coba menghindar untuk ditarik kembali ke wilayah kantong Palestina tersebut saat menengahi pembicaraan gencatan senjata di sana.
Sejalan dengan mediasi PBB, Mesir telah menggunakan kontaknya dengan Israel dan Hamas untuk membahas upaya untuk menenangkan gelombang konfrontasi yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan di sepanjang perbatasan Gaza-Israel.
Tetapi beberapa pejabat Mesir mengatakan bahwa mereka akan menolak setiap upaya Israel, atau sekutu AS, untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut ke Kairo, guna mengatasi masalah pemerintahan atau ekonomi dalam jangka panjang di Gaza.
Mesir telah mengendalikan Gaza sebelum akhirnya beralih ke Israel dalam perang tahun 1967. Israel menarik pasukan dan pemukim dari Gaza pada tahun 2005 sembari tetap mengontrol pantai dan wilayah udaranya.
Saat ditanya mengenai Kairo dalam pembicaraan gencatan senjata, Zeev Elkin, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa kebutuhan keamanan Mesir berarti kekuatan Arab yang “paham bahwa ia tidak dapat menghindari Gaza”.
“Sejauh yang kami ketahui, setelah Negara Israel meninggalkan Gaza, tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan pada kami. Mesir tidak kurang bertanggung jawab,” tutur Elkin ke Ynet TV Israel dalam sebuah wawancara.
“Kami meninggalkan Gaza. Jika seseorang menyerang kami dari Gaza, mereka akan dipukul mundur. Biarkan dunia Arab menyelesaikan masalah internal kemanusiaan di Jalur Gaza. Mengapa kami harus memikul tanggung jawab untuk ini? "
Ditanya apakah komentar Elkin mencerminkan kebijakan pemerintah Netanyahu, seorang pejabat Israel yang dekat dengan perdana menteri menolak berkomentar. Demikian pula, tidak ada tanggapan segera dari Kairo.
Namun para pejabat Mesir secara pribadi menyuarakan kekhawatiran akan seruan Israel agar mereka lebih terlibat di Gaza, ususlan yang mereka pikir mungkin sesuai dengan upaya pemerintah Trump untuk mengatasi keluhan Palestina terhadap bantuan pan-Arab.
Menurut seorang pejabat Mesir, Kementerian Luar Negeri di Kairo menginstruksikan para diplomatnya pada melalui pesan pada tanggal 10 Juni untuk menekankan bahwa Mesir tidak akan bergeser dari posisinya bahwa Israel adalah negara dengan tanggung jawab eksklusif dan terakhir untuk Gaza. Namun seorang juru bicara kementerian tidak bersedia memberi komentar terkait hal ini.
Pejabat Mesir yang tidak disebutkan namanya, berbicara kepada Reuters, meringkas pesan yang dibuat Kairo sebagai berikut, “Kami bersedia melakukan apa yang kami bisa untuk menenangkan situasi di Gaza atau bekerja untuk rekonsiliasi Palestina. Tetapi kami tidak akan mengambil alih Gaza dari Israel. Itu masalah Israel. ”
Palestina dan PBB juga membantah pernyataan Israel yang mengakhiri pendudukannya atas Gaza pada 2005.
Pada hari Minggu, ketika kabinet keamanan Israel bersidang untuk membahas ide-ide gencatan senjata Gaza, satu anggota - Menteri Intelijen Israel Katz - menulis di tweeter bahwa termasuk dalam hal ini adalah "membawa infrastruktur Mesir, di laut dan di darat, untuk menanggung perbaikan atas Gaza, di bawah pengawasan internasional."
Pejabat Mesir mengatakan Kairo tidak akan melepaskan fasilitas atau wilayahnya di gurun Sinai -yang berbatasan dengan Gaza- kepada Israel yang bisa membuat Mesir menjaga ekonomi Palestina agar tetap hidup.
Namun, Palestina melihat adanya isyarat niat baik, seperti minyak goreng Mesir mulai memasuki Gaza pada hari Minggu, yang mengimbangi pasokan Israel yang terputus sebagai pembalasan atas kekerasan perbatasan.
Gedung Putih mengatakan pada 21 Juni bahwa mereka telah membahas dengan Mesir "kebutuhan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza". Posisi pemerintahan Trump menyatakan bahwa Gaza harus berada di bawah kendali pihak Palestina yang didukung Barat oleh Hamas.
(T.RA/S: Reuters)
