Militer Israel perkuat blokade perkampungan Khan Al-Ahmar

Yerusalem, SPNA - Militer Israel, Selasa (11/09/2018), memperketat pagar blokade di sekitar perkampungan warga Khan Al-Ahmar yang menolak untuk digusur.  Militer memeriksa setiap warga yang ingin ....

BY adminEdited Wed,12 Sep 2018,11:33 AM

Yerusalem, SPNA - Militer Israel, Selasa (11/09/2018), memperketat pagar blokade di sekitar perkampungan warga Khan Al-Ahmar yang menolak untuk digusur.  Militer memeriksa setiap warga yang ingin keluar dari perkampungan. Mereka juga menahan siapapun yang ingin masuk ke area pengepungan.

Ketua anti permukiman Yahudi Walid Assaf mengatakan militer Israel memperkuat blokade untuk menghalangi warga yang ingin bergabung dengan para aktivis lain yang sudah berada di Khan Al-Ahmar.

Blokade tersebut diperketat menyusul keberhasilan para aktivis membangun rentetan rumah kontainer untuk menghalangi militer yang ingin menerobos masuk. Perumahan yang dibangun oleh para aktivis tersebut diberi nama Wadi Ahmar.

Assaf menambahkan nasib Khan Al-Ahmar akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Ia mengajak warga seluas-luasnya untuk ikut bergabung menggagalkan aksi pembongkaran paksa tersebut.

“Andai kita gagal mempertahankan perkampungan ini, terdapat 225 area lainnya yang sedang menjadi incaran Israel.” Kata Assaf seperti dikutip media Palestina.

Lima negara Eropa menuntut Israel untuk membatalkan rencana penggusuran desa Khan Al-Ahmar yang terletak di Tepi Barat, Palestina. Kelima negara tersebut adalah Jerman, Perancis, Italia, Spanyol dan Inggris.

Seperti dikutip dari situs ‘Reuters’ kelima negara terkait medukung sikap Wakil Presiden Komisi Eropa Federica Mogherini, yang meminta Israel membatalkan niat untuk menggusur perkampungan Khan Al-Ahmar.”

Dalam penyataan-bersama dari lima negara tersebut disebutkan, “Penggusuran akan berefek buruk bagi warga, khususnya anak-anak. Serta dapat memperburuk hubungan kedua negara.”

Kejaksaan Agung Israel, Rabu (05/09/2018), menolak permohonan banding yang dilayangkan warga Khan Al-Ahmar. Kejaksaan memberikan mandat kepada militer untuk membongkar paksa perumahan warga yang ada di daerah tersebut.

Keputusan itu diambil atas alasan karena rumah-rumah tersebut berada di tanah negara serta tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

(T.HN/S:Palsawa)

leave a reply