Oleh: Meron Repoport

Pemerintah sayap kanan Israel Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mungkin mengharapkan hadiah yang lebih baik dalam ulang tahun ke 25 perjanjian Oslo selain keputusan pemerintahan Donald Trump untuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.

Pembukaan kantor PLO pada tahun 1994, setahun setelah penandatanganan Oslo, merupakan ekspresi nyata pengakuan AS dan Israel atas PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Lebih dari itu, ini menjadi  mewakili pengakuan AS bahwa Palestina harus memiliki perwakilan - bahwa aspirasi kolektif mereka harus diperhitungkan.

Melalui menutup delegasi tersebut, Trump mencoba memutar roda 25 tahun ke belakang, sebuah langkah yang telah merusak fondasi Kesepakatan Oslo. Apa artinya perjanjian itu jika AS tidak melihat salah satu mitranya - PLO - sebagai badan yang cukup independen untuk membuat keputusan sendiri, tanpa takut dijatuhi sanksi oleh 'Big Brother' di Gedung Putih?

Reaksi ringan

Kita seharusnya melihat Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya menari di atas angin. Sejak hari pertama, Kesepakatan Oslo telah mendapat kecaman dari sayap kanan Israel. Perjanjian itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Zionisme, negara Israel dan sejarah Yahudi pada umumnya. Yigal Amir, yang telah membunuh perdana menteri Yitzhak Rabin pada 1995, menjelaskan bahwa ia menarik pelatuk "untuk menghentikan proses Oslo dan menyelamatkan negara itu".

Perjanjian Oslo oleh kelompok sayap kanan Israel dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Intifada Kedua dan pembunuhan terhadap lebih dari 1.000 orang Israel (dan 3.000 orang Palestina, tetapi tidak dianggap). Slogan "bawa penjahat Oslo ke pengadilan" masih populer di kalangan pemukim dan lingkaran sayap kanan Israel.

Namun reaksi terhadap langkah AS terbaru telah agak diperdebatkan. Netanyahu menggambarkannya sebagai "keputusan yang benar". Sebaliknya, ia dan para menterinya mencurahkan pujian atas keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di sana, menyebutnya "keputusan bersejarah". Menutup delegasi Palestina di Washington mungkin memiliki implikasi yang lebih luas, tetapi kurang mendapat perhatian.

Secara umum, sejak pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem, tampaknya pemerintahan Trump dan pemerintah Netanyahu bergerak di jalur yang berbeda vis-a-vis masalah Palestina. Mereka mungkin memiliki tujuan yang sama - melemahkan legitimasi PLO dan warga Palestina sebagai manusia yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan menyingkirkan solusi dua negara - tetapi mereka bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sementara pemerintahan Trump menyerang, Israel tertinggal, tanpa banyak antusiasme.

Kesenjangan ini dimanifestasikan dalam pembicaraan menuju gencatan senjata antara Israel dan Hamas bulan lalu. AS tampak jauh lebih bersemangat daripada Israel dalam mencapai penyelesaian, mendorong Mesir dan Qatar ke arah itu. Tidak mungkin bahwa nasib dua juta orang Palestina yang terkepung di Gaza, atau bahkan nasib orang Israel yang tinggal di dekat pagar Gaza, dekat di hati Trump.

Sebaliknya, ia cenderung melihat ini sebagai kesempatan untuk semakin melemahkan PLO dan Otoritas Palestina (PA), dan untuk memkasa lebih jauh kemungkinan adanya negara Palestina merdeka yang menyatukan Tepi Barat dan Gaza.

Terkejut?

Perbedaan dalam kecepatan antara AS dan Israel bahkan lebih jelas dalam kebijakan terkait UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

Pemerintah Netanyahu, dan pemerintah Israel sebelumnya, memimpin kampanye melawan UNRWA, mengklaim bahwa sekolah-sekolahnya mengajarkan para siswa untuk membenci Israel, fasilitasnya melindungi 'teroris' Hamas dan keberadaannya mencegah penyelesaian masalah pengungsi Palestina. Tampaknya, bagaimanapun, bahwa keputusan AS untuk menarik semua dukungan kepada UNRWA mungkin telah mengejutkan Israel.

Trump telah berulang kali mengklaim bahwa dengan memindahkan kedutaan AS, ia "menghapus" Yerusalem dari meja perundingan. Dengan memotong semua bantuan untuk UNRWA dan menuntut batasan drastis pada definisi pengungsi, Trump mungkin berpikir dia membawa masalah tersebut dari meja perundingan. Namun, dengan menutup delegasi Palestina di Washington, Trump tampaknya membawa sendiri masalah tersebut dari meja perundingan.

Memerangi Oslo telah menjadi alasan Netanyahu sejak ia memasuki politik Israel beberapa dekade lalu. Bukunya 'A Place Under the Sun', yang diterbitkan pada tahun 1995, difokuskan pada kesalahan fatal Rabin tentang negosiasi perdamaian dengan Palestina. Dia memimpin demonstrasi panas melawan proses Oslo tepat sampai pembunuhan Rabin terjadi.

'Menjatuhkan Oslo' adalah slogan utamanya ketika dia melawan Shimon Peres pada tahun 1996. Dan sekarang, ketika seorang presiden AS memenuhi mimpinya tersebut, Netanyahu harus mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang "benar"? Sesuatu yang jelas sangat berarti.

Penjelasan yang paling jelas adalah bahwa Israel telah terbiasa dengan semua yang dilakukan Trump untuk mendukungnya, dan karena itu, adalah sesuatu yang sulit untuk menemukan hal yang 'heboh' dalam (keputusan Trump kali ini). Atau, Netanyahu mungkin telah bekerja di belakang layar, atau setidaknya sangat terlibat, dalam setiap gerakan Trump - namun ia lebih suka tidak bertanggung jawab.

"Netanyahu selalu ingin menghapus Oslo," kata seorang pejabat tinggi veteran di pemerintahan Israel," dan sekarang Trump 'menarik pakaian' semua yayasan yang berdiri di atas Perjanjian Oslo, namun Netanyahu cukup pintar untuk tidak merayakannya. Dia takut jika akan ada serangan balik dan dia harus bertanggung jawab."

Kecurigaan terhadap Trump

Penjelasan lain menyebutkan bahwa organisasi militer dan intelijen Israel mencurigai tindakan Trump ini. Pensiunan Jenderal Amos Gilad, mantan kepala biro urusan politik-militer kementerian pertahanan, yang berpartisipasi dalam wawancara setelah keputusan AS memotong dana untuk UNRWA, menyatakan bahwa langkah tersebut "tercela", mendestabilisasi dan "akan membahayakan keamanan kita" .

Penutupan kantor PLO di Washington, yang dikombinasikan dengan pemotongan ke UNRWA dan ke PA, mengancam keberadaan PA. Lebih penting lagi, di mata Israel, ini mengancam kerja sama keamanan PA dengan Israel. Sayap kanan Israel cenderung untuk menekan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk kerja sama ini, karena ia adalah "belati Israel".

Namun, hampir semua badan keamanan dan intelijen Israel setuju bahwa kerja sama ini penting bagi Israel.

Kerja sama ini memungkinkan tentara Israel untuk beroperasi hampir tidak terganggu di semua wilayah Palestina, termasuk Area A, yang seharusnya terlarang bagi Israel berdasarkan Persetujuan Oslo. Israel juga mendapat manfaat dari informasi intelijen yang diperoleh melalui kerja samanya dengan PA. Momok Israel yang kembali menjalankan kehidupan sehari-hari terhadap 2,5 juta orang Palestina di Tepi Barat menghantui tentara Israel dan pemerintahan "sipil". Mereka tidak punya selera untuk kembali ke masa pra-Oslo.

Sejauh ini, belum ada reaksi nyata terhadap tindakan Trump terhadap warga Palestina. Tetapi jika kerja sama dengan PA berakhir dan Netanyahu harus mengirim tentara Israel kembali ke jantung kota-kota Palestina, maka citra politiknya akan rusak. Dengan menghindari mengambil tanggung jawab atas tindakan Trump, Netanyahu telah menghindari adanya potensi kesalahan.

Pemahaman abadi

Namun, mungkin ada penjelasan lain atas keengganan Israel untuk bersukacita terhadap keputusan Trump tersebut. Mungkin pandangan Israel berbeda dari pandangan Gedung Putih. Mungkin apa yang dilihat Trump sebagai masalah kehormatan pribadi - pembalasan terhadap warga Palestina yang berani meragukan "kesepakatan abad ini" di Timur Tengah - tidak terlihat seperti ini di Tel Aviv dan Yerusalem. Mungkin mereka yang tinggal di sini memahami bahwa bahkan jika Trump dan negara-negara donor lainnya menghentikan semua bantuan kepada PA, perjuangan warga Palestina tidak akan hilang.

Mungkin sebagian besar orang Israel menyadari bahwa tidak mungkin untuk kembali ke 25, atau bahkan 40 tahun ke masa-masa Golda Meir, yang mengklaim bahwa "tidak ada orang Palestina"; atau ke "asosiasi desa" yang dipromosikan Israel di Tepi Barat pada awal 1980-an sebagai sarana untuk melawan pengaruh PLO.

Dalam pengertian ini, terlepas dari semua kegagalannya, proses Oslo telah menciptakan suatu realitas dan pemahaman yang tidak bisa disapu bersih oleh kehendak seorang presiden AS, tidak peduli siapa pun dia. Ini tentu bukan hari yang bahagia untuk proses Oslo, tapi mungkin juga belum prosesi pemakamannya.

(Meron Rapoport adalah seorang jurnalis dan penulis Israel, pemenang Hadiah Internasional Napoli untuk Jurnalisme untuk penyelidikan tentang pencurian pohon zaitun dari warga Palestina. Dia adalah mantan kepala departemen berita di Haaretz, dan sekarang seorang jurnalis independen. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik pribadi penulis).

(T.RA/S: MEE)