Tel Aviv, SPNA - Ketua partai oposisi Israel Kadima (Liberal), Tzipi Livni meminta agar Perdana Menteri Israel Benyami Netanyahu segera diganti karena tidak becus menangani krisis di Palestina.
Dalam wawancara dengan stasiun TV Israel, Minggu (23/09/2018) Livni mengatakan: “Netanyahu adalah Perdana Menteri yang tidak profesional dan sudah tiba masanya Ia harus diganti. ‘’
Livni juga menegaskan niatnya untuk melakukan pertemua dengan sejumlah pejabat Palestina serta membujuk Presiden Mahmoud Abbas untuk melakukan kerjasama militer dan keamanan dengan Israel.
Pernyataan Livni tersebut disampaikan setelah Abbas mengatakan akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat.
“Situasi di Tepi Barat kian memanas akibat ketegangan Israel dan Hamas. Saya tidak membantah akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat, ‘’ ujarnya dalam wawancara dengan radio Israel.
Pernyataan Abbas tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Staf Tinggi Angkatan Darat Israel, Gadi Eizenkot.
Dalam sidang Kabinet, Kamis silam, Eizenkot mengatakan: ‘’Prediksi ledakan masa di Tepi Barat berkisar 60 hingga 80%, jika hal ini benar-benar terjadi maka akan lebih parah dari Gaza. ‘’
Eizenkot juga menambahkan bahwa tekanan terhadap pemerintah Palestina yang dilakukan Amerika Serikat akan memberikan dampak negatif terhadap Israel.
“Keputusan Amerika Serikat menghentikan dana bantuan terhadap pemerintah Palestina akan memberikan dampak buruk terhadap Israel serta mengacaukan situasi di kawasan,’’ seperti dilansir Yerdiot Ahronot.
Hubungan AS dan Palestina memburuk akibat langkah politik Donald Trump yang merugikan Palestina.
Awal Desember lalu Trump mendeklarasikan bahwa Al-Quds ibukota resmi Israel dimana hal inimemberikan lampu hijau bagi zionis untuk mencaplok kota suci umat beragama tersebut.
Meskipun ditentang Majelis Umum PBB, AS juga bersikeras merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut Mei lalu.
Hal ini ditentang pemerintah Palestina yang sejak dulu telah menyatakan bahwa Yerusalem Timur (mencakup Masjid al-Aqsa) adalah ibukota Negara.
Akibatnya, Pemerintah AS menghentikan aliran dana terhadap UNRWA yang telah menampung 5 juta pengungsi Palestina sejak 1948 silam.
Selain itu AS juga menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington serta mengusir Dubes Palestina di AS minggu lalu.
(T.RS/S:RtArabic)
