Paris, SPNA - Prancis tidak akan lagi memberi label khusus atas produk yang diproduksi di permukiman ilegal Israel setelah digugat oleh sebuah lembaga elit pro-Israel atas tuduhan "diskriminasi".
Keputusan tersebut diambil pekan lalu setelah lembaga elit pro-Israel Lawfare Project menang dalam langkah hukum yang dimulai terhadap pemerintah Prancis pada Mei lalu. Lembaga elit ini mengajukan gugatan atas nama Psagot Winery, sebuah kebun anggur Israel yang terletak di sebelah timur Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini kemudian mendorong Dewan Negara, penasihat hukum pemerintah Prancis meminta Pengadilan Eropa atas pendapatnya tentang status hukum pelabelan produk dari permukiman ilegal, Times of Israel melaporkan.
Langkah ini telah membawa Prancis mundur pada tahun 2016 yang akan melabeli produk apa pun yang tumbuh atau diproduksi di permukiman ilegal Israel dengan kata "koloni", yang berarti "permukiman" dalam bahasa Prancis. Pada tahun 2015, Komisi Eropa memutuskan bahwa produk yang dijual ke negara-negara anggota Uni Eropa harus secara eksplisit diberi label sebagai produk yang berasal dari permukiman ilegal, tetapi "komisi tidak memiliki jalan lain untuk melawan negara-negara yang tidak menerapkan peraturan," Times of Israel menambahkan.
Amnesty International mencela keputusan pemerintah Prancis, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Daripada memenuhi permintaan untuk mengakhiri impor (dari Tepi Barat), pemerintah telah memilih untuk mundur dan menangguhkan permintaan untuk pelabelan."
Lembaga elit di balik langkah itu, Lawfare Project, adalah sebuah organisasi Amerika yang menggambarkan dirinya berdedikasi untuk "membela hak-hak sipil dan hak asasi manusia dari orang-orang Yahudi dan komunitas pro-Israel." Dalam laman webnya, kelompok tersebut menulis "(memaksa) Kuwait Airways untuk mengakhiri setengah dari operasi AS dan semua rute penerbangan antar-Eropa karena praktiknya mendiskriminasi pemegang paspor Israel ”dan“ (menghentikan) perusahaan yang penerapan praktik BDS.”
Ini bukan pertama kalinya kelompok-kelompok lobi pro-Israel memaksa pemerintah Eropa untuk membatalkan keputusannya melalui langkah hukum. Di Spanyol, organisasi pro-Israel ACOM telah menempuh langkah atau mengancam tindakan hukum terhadap 35 pemerintah kota yang sebelumnya menyatakan dukungan mereka untuk BDS. Pada bulan September, kotapraja Spanyol, Ayamonte, dipaksa untuk membatalkan keputusan sebelumnya yang melarang asosiasi dengan perusahaan atau organisasi Israel setelah ACOM mengajukan gugatan hukum ke pengadilan distrik untuk membatalkan resolusi dewan.
(T.RA/S: MEMO)
