Xinjiang, SPNA - Daerah Otonomi Uighur Xinjiang di Cina, yang merupakan rumah bagi sebagian besar Muslim Uighur minoritas, telah meluncurkan kampanye melawan produk halal guna menghentikan pengaruh agama Islam dalam ranah kehidupan kehidupan sekuler dan meningkatkan "ekstremisme".
Para pemimpin Partai Komunis di Urumqi memimpin kader-kader mereka untuk bersumpah "bertempur melawan" pan-halalisasi "dalam sebuah pertemuan pada hari Senin (08/10/2018), menurut pemberitahuan yang diposting di akun resmi WeChat kota.
Setiap hari produk halal, seperti makanan dan pasta gigi, harus diproduksi sesuai dengan hukum Islam.
Cina telah dikecam keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing di tengah laporan tentang tindakan hukuman yang keras yang menyebabkan penahanan sebanyak satu juta warga etnis Uighur Muslim di Xinjiang.
Beijing telah membantah secara sistematis melanggar hak-hak Muslim Xinjiang, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya menindak ekstremisme di wilayah tersebut.
Global Times resmi mengatakan pada hari Rabu bahwa "permintaan bahwa barang-barang halal yang tidak dapat benar-benar halal" adalah meningkatkan permusuhan terhadap agama dan memungkinkan Islam untuk menembus kehidupan sekuler.
Sebagai bagian dari kampanye anti-halal, Ilshat Osman, jaksa kepala suku Uighur Urumqi, menulis sebuah esai berjudul: "Teman, Anda tidak perlu menemukan restoran halal khusus untuk saya."
Seperti yang diungkapa pada WeChat, pegawai pemerintah seharusnya tidak memiliki masalah diet dan kantin akan diubah sehingga pejabat dapat mencoba semua jenis masakan.
Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga mengatakan mereka akan membutuhkan pejabat pemerintah dan anggota partai untuk secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, dan bukan agama, dan menjadika bahasa Mandarin sebagai standar di depan umum.
Warga China secara teoritis bebas mempraktekkan agama apa pun, tetapi mereka telah mengalami peningkatan pengawasan karena pemerintah berusaha untuk membawa ibadah agama di bawah kendali negara yang lebih ketat.
Partai Komunis pada bulan Agustus mengeluarkan seperangkat peraturan yang direvisi yang mengatur perilaku anggotanya, yang mengancam dengan hukuman atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama.
(T.RA/S: Aljazeera)
