Yerusalem, SPNA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan keinginannya untuk mempromosikan hubungan diplomatik dengan Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
"Indonesia sangat penting bagi kami. Ini adalah negara yang sangat penting," papar Netanyahu saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Media Kristen di Yerusalem.
Menurut situs web KTT, acara empat hari tersebut menyatukan sekelompok jurnalis Kristen yang terpilih dari seluruh dunia untuk membahas topik-topik kunci yang berkaitan dengan Israel dan dunia Kristen.
Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, tetapi ada hubungan perdagangan dan pariwisata dan warga negara dari kedua negara telah dapat mengunjungi melalui berbagai visa.
"Indonesia adalah negara dengan penduduk lebih dari 200 jiwa. Ia memiliki penduduk Muslim. Ia memiliki puluhan juta penduduk Kristen. Kami ingin melihat mereka di sini (di Yerusalem)," kata Netanyahu.
"Kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan mereka ... Saya akan bekerja dengan visa, lihat apa yang bisa saya lakukan."
Netanyahu membuat pernyataan dalam menanggapi pertanyaan oleh seorang jurnalis Kristen pro-Israel dari Indonesia, Monique Rijkers, yang mendesaknya untuk menjaga Israel agar terbuka untuk orang Indonesia.
Rijkers mengacu pada larangan singkat Israel terhadap wisatawan Indonesia awal tahun ini.
Pada bulan Juni, beberapa agen perjalanan Indonesia harus membatalkan rencana perjalanan bagi ribuan orang Indonesia yang menuju ke Timur Tengah karena adanya larangan Israel terhadap pemegang paspor Indonesia.
Baik Muslim maupun Kristen Indonesia dilaporkan kerap melakukan ziarah ke Tanah Suci yang dimulai dari Mesir, kemudian menuju ke Israel dan wilayah Palestina sebelum berakhir di Yordania.
Larangan Israel merupakan tanggapan atas keputusan Indonesia untuk menolak visa bagi puluhan warga negara Israel pada bulan Mei lalu.
Media di Indonesia telah berspekulasi bahwa keputusan Jakarta untuk memblokir Israel adalah sebagai tanggapan atas pembunuhan lebih dari 140 orang Palestina oleh pasukan keamanan Israel di perbatasan Gaza dalam protes damai, yang dikenal sebagai the Great March of Return.
Israel segera mencabut larangannya setelah Jakarta setuju untuk mencabut pembatasan terhadap pengunjung Israel.
Ini bukan satu-satunya insiden pembatasan perjalanan yang melibatkan kedua negara.
Pada 2016, pemerintah Israel mencegah Menteri Luar Negeri Indonesia memasuki Tepi Barat Palestina. Otoritas Israel mengontrol siapa yang dapat memasuki dan meninggalkan wilayah yang diduduki.
Keputusan itu dilaporkan dibuat setelah Menteri Indonesia menolak untuk mengunjungi Yerusalem untuk bertemu dengan anggota Pemerintah Israel.
(T.RA/S: ABC News)
