Tel Aviv, SPNA - Sejumlah pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Jumat mendatang akan menjadi penentu kebijakan militer Israel terhadap Gaza.
Perusahaan Penyiaraan Publik Israel, IPBC, Senin (15/10/2018) mengutip bahwa militer Israel (IDF) akan mengambil tindakan keras jika Hamas masih memotori demonstrasi di perbatasan Gaza.
“Tidak ada keputusan yang diambil dalam sidang kemarin, tetapi pesan terhadap Hamas jelas, bahwa kesabaran kami sudah habis, “ ujar seorang anggota kabinet Israel yang tidak disebutkan namanya.
Minggu, 14 Oktober lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dalam sidang kabinet juga berjanji akan melakukan serangan keras terhadap Hamas jika terus ‘’mengompori’’ warga Gaza untuk melakukan demonstrasi masal.
Semetara itu peneliti militer Israel Roni Daniel mengungkapkan ancaman agresi militer yang dilontarkan keduanya terhadap Gaza bertujuan untuk menunda pemilu di Israel serta mengokohkan pemerintah sayap kanan.
Daniel dalam wawancara dengan Channel 12 Israel, menilai bahwa serangan terhadap Gaza tidak akan merubah situasi di Israel. “Serangan terhadap Gaza justru akan mempeburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan hal ini akan menambah ancaman keamanan terhadap Israel,” seperti dilansir Maannews.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun.
Selain itu, Pemerintah AS bulan lalu juga menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Gaza.
Situasi sulit ini memaksa warga Gaza menggelar aski masal “Great March of Return”, menuntut Israel untuk menghapus blokade yang membuat warga Gaza sengsara serta memulangkan pengungsi Palestina ke tanah air.
Puluhan ribu warga Palestina yang tidak bersenjata dilaporkan berkumpul di perbatasan Gaza untuk menerobos pagar pembatas dan menembakkan layangan dan balon pembakar.
Sementara itu pasukan Israel menembaki para demonstran secara membabi buta akibatnya lebih dari 210 warga Gaza merenggang nyawa.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini menyerukan lembaga internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap tindak kriminal pasukan Israel terhadap demonstran Palestina.
Guterres juga memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni di tahun 2020.
Ia juga juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
(T.RS/S:RtArabic)
