Ramallah, SPNA - Surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan bahwa pemerintah Israel khawatir jika Inisiatif perdamaian AS yang dikenal ‘’Deal of Century’’ akan menetapkan Yerusalem sebagai ibukota dua negara, Israel dan Palestina.
Langkah tersebut ditaksir bertujuan untuk membujuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk kembali ke meja perundingan dengan Israel, tulis surat kabar Israel tersebut, Senin (23/10/2018).
Seorang pejabat tinggi Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa AS sangat serius mewujudkan kesepakatan damai tersebut.
Dia menilai membawa kota Yerusalem dalam Deal of Century dapat mengancam posisi Netanyahu, khususnya jika Perdana Menteri Israel tersebut mempercepat pemilu parlemen.
Netanyahu diprediksi akan memberi tahu pemerintah AS bahwa jika AS mendeklarasikan Yerusalem ibu kota dua negara maka hal ini akan menimbulkan pertentangan kuat dari partai sayap kanan.
“Netanyahu setidaknya akan meminta Trump untuk menunda deklerasi Deal of Century hingga berkahirnya pemilu di parlemen Israel, ‘’ ujarnya.
Pemerintah Trump diprediksi akan mengumumkan isi Deal of Century akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Sebagian pejabat Israel mengatakan bahwa Trump merumuskan Deal of Century dengan tiga prinsip:
Pertama: Setiap pihak yang melakukan negosiasi harus siap mengalah.
Kedua: Pihak yang meninggalkan meja perundingan akan membayar tindakannya.
Ketiga: Siapapun yang tidak menerima atas rencana Trump tersebut maka akan mendapatkan sanksi selanjutnya yang lebih merugikan.
Pejabat Israel menggambarkan metode Trump lebih identik dengan ‘’perdagangan’’ karena hal ini didasarkan prisip “ Anda terima yang saya ajukan atau anda mendapat yang lebih buruk. ‘’
Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu Presiden AS Donald Trump secara resmi mendeklarasikan, bahwa Yerusalem ibukota Israel, serta menginstruksi kedutaan besar AS di Tel Aviv untuk pindah ke kota suci umat Islam tersebut.
Langkah tersebut mengundang kecaman dunia internasional khususnya negara-negara muslim.
Majelis Umum PBB dalam sidang darurat menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait bukan Deal of Century AS.
Keputusan Trump tersebut juga menimbulkan demonstrasi besar di Palestina dimana puluhan nyawa warga melayang.
5 bulan setelah mendeklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel, Donald Trump lalu merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut pada 14 Mei 2018.
Keputusan tersebut membuat berang pemerintah Arab, Islam dan dunia internasional serta menambah gelombang protes di Jalur Gaza serta berujung pada pembantaian yang menewaskan 62 orang Palestina dalam satu hari.
Setelah beberapa bulan memotong bantuan untuk UNRWA, pada tanggal 31 Agustus 2018 pemerintah AS memotong seluruh dana bantuan untuk badan bantuan PBB yang merupakan tulang punggung bagi 5 juta pengungsi Palestina tersebut.
Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan sangat hati-hati. “Setelah menimbang banyak hal Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. ‘’
AS lalu menutup kantor PLO Pada 10 September 2018. Keputusan tersebut diambil sebagai hukuman karena pemerintah Palestina menggugat kejahatan Israel di Pengadilan Internasional.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
