Jalur Gaza, SPNA - Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza kembali menyerukan organisasi internasional, institusi kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi menyelamatkan penderita gagal ginjal yang terancam nyawanya akibat krisis obat-obatan.
Dr Abdullah Qisyawi mengatakan : “Pasien yang sudah melakukan operasi transplantasi ginjal dikhawatirkan akan kembali terkena gagal ginjal dan terpaksa kembali melakukan pencucian darah.’’
Direktur departemen perawatan penderita ginjal tersebut dalam konferensi pers, Selasa (23/10/2018) menambahkan bahwa hal ini diakibatkan karena pasokan obat-obatan seperti Mycophenolate, untuk menekan kerja sistem imun dan Valgancielovir yang berfungsi sebagai antivirus habis total. “Habisnya pasokan obat-obatan tersebut membuat ginjal yang baru ditanam tidak bekerja dengan baik.”
“Krisis obat-obatan tersebut akan menimbulkan masalah serius bagi penderita gagal ginjal,” terangnya.
Menurut keterangannya jumlah pasien penderita gagal ginjal mencapai 800 jiwa. Mereka melakukan cuci darah secara bergantian di rumah sakit Menkes Palestina di Gaza antara 3 hingga 5 kali.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun.
Situasi ini melumpuhkan seluruh lini kehidupan di Gaza salah satunya adalah sektor kesehatan.
Sebelumnya Direktur Rumah Sakit terbesar di Gaza, Al-Syifa Dr Medhat Abbas, mengatakan bahwa Rumah Sakit Al-Syifa terancam tutup akibat krisis obat-obatan dan energi.
Tidak hanya itu Pemerintah Israel juga mempersulit warga Gaza yang dirujuk berobat ke Tepi Barat.
Berdasarkan keterangan WHO, dalam konferensi awal bulan ini, 60% pasien yang mengajukan rujukan berobat ke luar Gaza dipersulit oleh pemerintah Israel.
Selain itu, Pemerintah AS bulan lalu juga menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Gaza.
Guterres juga memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni di tahun 2020.
Ia juga juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
(T.RS)
Abdel Hamid Akkila
