Australia, SPNA - Ratusan warga Australia berpartisipasi dalam demonstrasi bela Al-Quds di kota Sydney.
Hadir dalam aksi tersebut, Senator Mahren Farouqi dari partai Greens , Senator Shawkat Muslimani dari Partai Buruh Australia, delegasi Yahudi anti-Israel Vivienne Porzsolt serta pimpinan komunitas Palestina dan muslim di Australia.
Para peserta menegaskan dukungan mereka terhadap bangsa Palestina untuk kembali dan hidup di tanah air dimana Al-Quds sebagai ibukotanya, seperti dilansir kantor berita Maannews, Minggu (28/10/2018).
“Demonstrasi tersebut dilakukan untuk memprotes pernyataan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang menunjukkan bahwa Australia akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut,” ujar Syamih Baddoura yang memotori aksi tersebut.
Salah satu partisipan bernama Hassan Murtadha mengatakan bahwa posisi Yerusalem sebagai ibukota Islam dan Palestina tidak bisa ditawar. Ia juga menolak rencana pemerintah Ausralia mendukung Israel dengan mengorbankan rakyat Palestina.
Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu Presiden AS Donald Trump secara resmi mendeklarasikan, bahwa Yerusalem ibukota Israel, serta menginstruksi kedutaan besar AS di Tel Aviv untuk pindah ke kota suci umat Islam tersebut.
Langkah tersebut mengundang kecaman dunia internasional khususnya negara-negara muslim.
Majelis Umum PBB dalam sidang darurat menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait bukan Deal of Century AS.
Keputusan Trump tersebut juga menimbulkan demonstrasi besar di Palestina dimana puluhan nyawa warga melayang.
5 bulan setelah mendeklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel, Donald Trump lalu merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut pada 14 Mei 2018.
Keputusan tersebut membuat berang pemerintah Arab, Islam dan dunia internasional serta menambah gelombang protes di Jalur Gaza serta berujung pada pembantaian yang menewaskan 62 orang Palestina dalam satu hari.
Setelah beberapa bulan memotong bantuan untuk UNRWA, pada tanggal 31 Agustus 2018 pemerintah AS memotong seluruh dana bantuan untuk badan bantuan PBB yang merupakan tulang punggung bagi 5 juta pengungsi Palestina tersebut.
Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan sangat hati-hati. “Setelah menimbang banyak hal Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. ‘’
AS lalu menutup kantor PLO Pada 10 September 2018. Keputusan tersebut diambil sebagai hukuman karena pemerintah Palestina menggugat kejahatan Israel di Pengadilan Internasional.
(T.RS/S:Maannews)
