Ramallah, SPNA - Mahmoud Abbas berjanji untuk menghentikan inisiatif perdamian AS untuk Timur Tengah atau Deal of Century.
Abbas dalam sidang Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Ramallah mengatakan bahwa bangsa Palestina sedang melalui masa yang paling membahayakan dalam sejarahnya.
Dalam sidang tersebut Abbas mengkritik serangkaian langkah kontroversial yang diambil Presiden AS Donald Trump, diantaranya deklarasi bahwa Yerusalem ibu kota Israel.
Presiden Palestina tersebut juga menegaskan bahwa Al-Quds atau Yerusalem adalah ibukota Palestina dan kenyataan ini tidak dapat ditawar.
Abbas juga menyamakan langkah yang dilakukan Donald Trump seperti Deklarasi Balfour oleh pemerintah Inggris yang menjadi landasan berdirinya Israel dengan mencaplok wilayah Palestina.
“Deklarasi Balfour sudah berlalu dan kami tidak akan biarkan berlakunya Deal of Century AS yang hanya menguntungkan Israel. ‘’
“Mereka masih membicarakan Deal of Century dan mereka akan datang ke Palestina dalam satu atau dua bulan kedepan untuk mengajukan syarat-syarat pemerintah Trump yang hanya mendukung Israel secara sepihak,” ujarnya.
Abbas juga menegaskan akan terus memberikan santunan kepada keluarga Palestina yang dibunuh atau ditangkap oleh Israel.
Abbas juga bersikeras menyerukan seluruh Palestina untuk bersatu. “Tidak ada namanya negara Gaza dan Palestina tidak akan berdiri tanpa Gaza, ‘’ tegasnya.
Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu Presiden AS Donald Trump secara resmi mendeklarasikan, bahwa Yerusalem ibukota Israel, serta menginstruksi kedutaan besar AS di Tel Aviv untuk pindah ke kota suci umat Islam tersebut.
Langkah tersebut mengundang kecaman dunia internasional khususnya negara-negara muslim.
Majelis Umum PBB dalam sidang darurat menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait bukan Deal of Century AS.
Keputusan Trump tersebut juga menimbulkan demonstrasi besar di Palestina dimana puluhan nyawa warga melayang.
5 bulan setelah mendeklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel, Donald Trump lalu merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci tersebut pada 14 Mei 2018.
Keputusan tersebut membuat berang pemerintah Arab, Islam dan dunia internasional serta menambah gelombang protes di Jalur Gaza serta berujung pada pembantaian yang menewaskan 62 orang Palestina dalam satu hari.
Setelah beberapa bulan memotong bantuan untuk UNRWA, pada tanggal 31 Agustus 2018 pemerintah AS memotong seluruh dana bantuan untuk badan bantuan PBB yang merupakan tulang punggung bagi 5 juta pengungsi Palestina tersebut.
Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan sangat hati-hati. “Setelah menimbang banyak hal Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. ‘’
AS lalu menutup kantor PLO Pada 10 September 2018. Keputusan tersebut diambil sebagai hukuman karena pemerintah Palestina menggugat kejahatan Israel di Pengadilan Internasional.
(T.RS/S:BBC)
