Ramallah, SPNA - Kementerian luar negeri Palestina menuduh pemerintahan AS bertanggung jawab atas pertumbuhan permukiman Israel di sepanjang Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan bahwa permukiman dibangun di bawah payung pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang "bias terhadap pendudukan, yang melanggar hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional."
Kementerian menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara yang mengaku tertarik untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, "agar bertindak cepat untuk memaksa otoritas pendudukan untuk mematuhi kehendak masyarakat internasional dan untuk menerapkan resolusi yang relevan ihukum nternasional, terutama Resolusi 2334. ”
Kementerian juga mengutuk penyitaan lahan secara besar-besaran di Tepi Barat untuk tujuan permukiman. Ini menunjuk pada perampasan pasukan pendudukan atas tanah milik penduduk desa al-Lubban al-Gharbieh, dekat kota Ramallah, untuk kepentingan permukiman ilegal Israel di dekatnya. Kementerian tersebut mengecam rencana pemerintah Israel untuk merebut lebih dari 350 dunum lahan di Khilet Makhoul, yang terletak di Lembah Yordan utara.
Kementerian luar negeri menggambarkan pembongkaran dua rumah warga Palestina di Beit Hanina dan pemindahan keluarga beserta bayi mereka sebagai "bagian integral dari kebijakan pembersihan etnis dan sebuah episode dalam serangkaian serangan, yang bertujuan untuk mengosongkan Yerusalem Timur yang diduduki dan sekitarnya dari penduduk asli."
(T.RA/S: Asharq al Awsat)
