Agra, SPNA - Umat Muslim tidak akan lagi dapat melakukan sholat di masjid yang terletak di dalam kompleks nasional landmark India, Taj Mahal, kecuali pada hari Jumat ketika masjid hanya terbuka untuk penduduk setempat. Keputusan ini telah ditetapkan oleh Lembaga Survei Arkeologi India (ASI), seperti dilaporkan awal pekan ini.
Menurut harian Times of India, pejabat ASI mengatakan perintah bahwa keputusan itu diambil untuk menerapkan keputusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada Juli lalu.
Langkah ini secara efektif melarang pengunjung non-penduduk untuk melakukan shalat, kapan saja di masjid, karena perintah administratif lokal sebelumnya melarang pengunjung non-penduduk untuk berpartisipasi dalam sholat Jumat di masjid atas alasan masalah keamanan.
Penduduk setempat diizinkan untuk melakukan shalat pada tengah hari dan jam 2 siang. pada hari Jumat tanpa membayar biaya masuk. Sebelum keputusan itu, pengunjung non-penduduk dapat melakukan shalat pada hari selain hari Jumat dengan membeli tiket masuk pengunjung.
Pada hari Minggu, ASI mengunci daerah di mana umat Islam melakukan wudhu sebelum sholat, yang mengecewakan beberapa turis yang datang untuk shalat di masjid yang terletak di samping makam yang megah itu.
ASI juga dilaporkan mengatakan kepada imam dan staf masjid untuk datang hanya pada hari Jumat.
Syed Ibrahim Hussain Zaidi, presiden Komite Taj Mahal Intezamia, mengatakan kepada Times of India bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan shalat di masjid, tradisi yang telah lama berdiri. Dia mengatakan pemerintah saat ini, baik di tingkat federal dan negara bagian, memiliki sikap "anti-Muslim".
Zaidi mengatakan, dia berencana untuk bertemu dengan pejabat ASI untuk mengangkat masalah pada hari Senin.
Perintah oleh hakim distrik tambahan Agra pada Januari 2018 untuk melarang pengunjung non-penduduk untuk melaksanakan sholat Jumat datang menyusul keluhan bahwa "orang luar, termasuk Bangladesh dan non-India" menggunakan waktu sholat sebagai dalih untuk memasuki kompleks pada hari Jumat.
Perintah itu ditegakkan meski ada petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung.
Perdana Menteri Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa sejak 2014, semakin melakukan tindakan yang dianggap membatasi dan menindas minoritas Muslim India, yang sering menghadapi serangan massa dan hukuman mati tanpa pengadilan.
Taj Mahal yang terdaftar di UNESCO, dibangun di tepi selatan Sungai Yamuna di Agra antara tahun 1632 dan 1653, atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan untuk sebagai sebuah mausoleum untuk istrinya, Mumtaz Mahal.
(T.RA/S: Daily Sabah)
