PBB beri Israel waktu 60 hari untuk menanggapi keprihatinan atas UU Negara Bangsa Yahudi

Yerusalem, SPNA - Israel telah diberikan waktu 60 hari oleh PBB untuk menanggapi "keprihatinan mendalam" atas Undang-undang Negara Bangsa Yahudi, ....

BY adminEdited Sat,17 Nov 2018,11:46 AM

Yerusalem, SPNA - Israel telah diberikan waktu 60 hari oleh PBB untuk menanggapi "keprihatinan mendalam" atas Undang-undang Negara Bangsa Yahudi, yang telah dicap rasis dan diskriminatif oleh para pejabat Palestina.

Tenggat waktu ditetapkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak budaya Karima Bennoune, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah pendudukan Michael Lynk dan Pelapor Khusus tentang rasisme, diskriminasi rasial dan xenofobia E. Tendayi Achiume dalam sebuah surat kepada pemerintah Israel.

Mereka menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam atas dampak dari undang-undang tersebut, yang diadopsi oleh Knesset pada bulan Juli dan menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara tersebut.

Hal ini juga melucuti bahasa Arab dari statusnya sebagai bahasa resmi di samping bahasa Ibrani, menurunkannya menjadi "status khusus." Langkah itu mendorong banyak orang untuk mengklaimnya sebagai sistem "apartheid" di wilayah itu karena orang Palestina diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Surat itu mengatakan bahwa Undang-undang Dasar Israel muncul "untuk bersifat diskriminatif dan dalam praktek terhadap warga negara non-Yahudi dan minoritas lainnya dan tidak menerapkan prinsip kesetaraan antara warga negara, yang merupakan salah satu prinsip utama untuk sistem politik yang demokratis."

Pelapor khusus tersebut meminta informasi lebih lanjut tentang apakah undang-undang akan berkontribusi pada pemisahan atas dasar etnis atau agama dan apakah itu mendukung perluasan permukiman ilegal yang diduduki wilayah.

Mereka menyerukan Israel untuk "mengklarifikasi konsekuensi dari status baru bahasa Arab dan dampaknya jika ada pada penggunaannya untuk tujuan resmi, termasuk pada tanda-tanda publik, di lembaga-lembaga publik termasuk layanan sosial dan kesehatan dan dalam sistem pendidikan."

Israel mengabaikan permintaan sebelumnya dari pelapor khusus tahun lalu ketika Hukum Negara Bangsa sedang dalam tahap rancangannya. Setiap tanggapan akan dikirim ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk dipertimbangkan.

(T.RA/S: Morning Star)

leave a reply
Posting terakhir