Yerusalem, SPNA - Human Rights Watch mengajak salah satu perusahaan mitra penyewaan hotel dan apartemen online, Booking.com untuk menghentikan layanannya di wilayah permukiman ilegal Israel seperti yang dilakukan Airbnb.
HRW dalam laporannya berjudul ‘’Kasur dan Hidangan di tanah yang dirampas’’ yang dilansir Selasa (20/11/2018) mengajak Booking.com untuk mengambil langkah positif seperti yang dilakukan Airbnb.
Berdasarkan laporan tersebut, Airbnb yang berbaisis di AS memiliki 139 properti di permukiman Israel sementara Booking.com yang berbasis di Belanda hanya memiliki 26 properti, 17 diantaranya diakui pihak Israel adalah milik warga Palestina.
Direktur Human Right Watch wilayah Palestina, Omar Shaker mengajak perusahaan tersebut agar mengakhiri layanannya sebagai mediasi penyewaan rumah di pemukiman ilegal Israel yang dibangun di lahan milik warga Palestina. “Airbnb telah mengambil langkah tepat menolak deskriminasi, pencaplokan dan pencurian lahan.’’
“Ini adalah langkah penting dan kami mengajak perusahaan lainnya seperti Booking.com untuk mengambil langkah yang sama,” ujarnya seperti dilansir kantor berita AFP.
Sebelumnya Airbnb dilaporkan menghentikan layanannya di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Dalam keterangan yang dilansir AFP, Senin (19/11/2018) perusahaan penyewa hotel dan apartemen online tersebut mengatakan bahwa perumahan dan hotel yang dibangun di wilayah Tepi Barat masih menjadi sengketa antara Israel dan Palestina.
“Kami sudah mengambil keputusan untuk menghentikan layanan kami untuk apartemen dan hotel di Tepi Barat yang diduduki karena masih dalam sengketa.”
Airbnb juga menyebutkan pihaknya memiliki 200 rumah di permukiman Israel.
Disaat yang sama, Menteri Pariwisatan Israel, Yariv Levin menyatakan bahwa tindakan yang diambil Airbnb memalukan. “Kami telah memerintahkan kementerian pariwisata Israel agar menghentikan aktivitas Airbnb di Israel, ‘’ ujarnya.
(T.RS/S:RtArabic)
