Pemerintahan Trump tekan Kongres agar tetap 'menjaga' bantuan untuk PA

Washington, SPNA - Pemerintahan Trump menekan Kongres untuk mengubah sebuah undang-undang -yang jika tidak- makan akan menghentikan bantuan AS ......

BY adminEdited Tue,04 Dec 2018,10:58 AM

Washington, SPNA - Pemerintahan Trump menekan Kongres untuk mengubah sebuah undang-undang -yang jika tidak- makan akan menghentikan bantuan AS untuk pasukan keamanan Palestina.

Gedung Putih ingin menjaga aliran bantuan tetap diberikan kepada Otoritas Palestina (PA). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Kongres melalui undang-undang disahkan pada bulan Oktober itu.

Letnan Jenderal Eric Wendt, penanggung jawab koordinasi keamanan AS dengan Israel dan Palestina, telah ditugaskan untuk menjelaskan kepada anggota Kongres mengenai dampak penghentian bantuan AS bagi pasukan keamanan Palestina. Selain itu, ia juga menjelaskan dampaknya terhadap rencana perdamaian AS atau koordinasi keamanan dengan Israel serta keamanan Israel.

Undang-undang tersebut memungkinkan warga AS -yang terluka atau yang anggota keluarganya tewas dalam operasi militer- untuk mengajukan keluhan terhadap negara atau organisasi mana pun yang menerima bantuan keamanan dari Washington.

Pada bulan Oktober, Trump telah menandatangani UU Klarifikasi Anti-Terorisme.

Undang-undang ini lahir dari gugatan -yang gagal- warga AS, yang mencoba menjatuhkan PA dengan menuntut kompensasi atas tindakan 'terorisme' yang terjadi selama Intifada kedua, saat PA dipimpin oleh Yasser Arafat.

Keluarga orang-orang yang tewas dalam operasi di Tepi Barat telah berusaha meminta PA dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk bertanggung jawab atas enam insiden penembakan dan pemboman antara 2002 dan 2004 di wilayah Yerusalem. Serangan itu menewaskan 33 orang, termasuk sejumlah orang Amerika, dan lebih dari 450 orang terluka.

Gugatan mencapai jalan buntu setelah Mahkamah Agung AS menguatkan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan Amerika tidak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan hukuman pada PA.

Sebagai tanggapan, anggota parlemen dari partai Republik mendorong melalui undang-undang yang memberikan kuasa bagi pengadilan Amerika atas setiap entitas yang menerima bantuan keuangan dari Amerika Serikat.

Menurut undang-undang ini, jika PA menerima -bahkan satu dolar- bantuan AS mulai tahun depan, maka negara itu akan berisiko bangkrut atas perintah pengadilan Amerika.

Pemerintah AS telah berusaha untuk mengubah undang-undang itu guna menghindari situasi yang akan mendorong PA menolak segala bentuk bantuan keuangan AS, agar terhindar dari gugatan pengadilan AS.

(T.RA/S: Asharq Al-Awsat)

leave a reply