Presiden Ceko Milos Zeman menawarkan 'penyegaran' kepada pemerintahan ultra-nasionalis Benjamin Netanyahu selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Ia meresmikan pusat budaya dan perdagangan, Czech House, tepat di luar tembok Kota Tua Yerusalem.
Saat pembukaan, ia menyatakan harapan agar pusat budaya itu akan menjadi langkah awal bagi relokasi kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jika ini terwujud, maka Republik Ceko akan menjadi negara Eropa pertama yang mengikuti langkah Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan kedutaan AS pada bulan Mei lalu.
Dukungan semacam inilah yang -akhir-akhir ini- telah membesarkan hati pemerintah Netanyahu, pengadilan Israel, pejabat Yerusalem dan organisasi pemukim. Mereka semakin meningkatkan serangan terhadap warga Palestina di Kota Tua dan lingkungan sekitarnya.
Israel tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk merebut kendali atas Yerusalem Timur, wilayah Palestina yang didudukinya pada 1967. Israel kemudian mencaploknya sebagai upaya untuk mencegah Palestina menjadi negara berkembang.
Israel segera mulai membangun busur permukiman Yahudi di sisi timur Yerusalem untuk mencegah hak politik warga Palestina dari daerah pedalaman di Tepi Barat.
Lebih dari satu dekade yang lalu, Israel mengkonsolidasikan dominasinya melalui dinding beton raksasa yang membelah Yerusalem Timur. Tujuannya adalah untuk menutup daerah-daerah Palestina yang berpenduduk padat di sisi yang jauh, memastikan daerah-daerah yang paling berharga dan rentan - Kota Tua dan sekitarnya – sehingga lebih mudah dijajah.
Daerah ini, jantung Yerusalem, adalah tempat suci sebagaimana Masjid Al Aqsa dan Gereja Makam Suci dapat ditemukan.
Di bawah perlindungan perang 1967, Israel melakukan membersihkan etnis terhadap ratusan orang Palestina yang tinggal di dekat Tembok Barat, dinding penahan dari kompleks Al Aqsa yang dihormati dalam Yudaisme. Sejak itu, para pemimpin Israel semakin "lapar" untuk mengontrol kompleks tersebut, yang mereka yakini dibangun di atas dua kuil kuno Yahudi yang telah lama hilang.
Israel memaksa otoritas Muslim kompleks tersebut untuk mengizinkan orang-orang Yahudi -dalam jumlah besar- berkunjung. Meskipun sebagian besar dari mereka ingin melihat masjid diganti dengan sebuah kuil Yahudi ketiga. Sementara itu, Israel terus membatasi jumlah orang Palestina yang dapat mengunjungi tempat suci itu.
Sampai sekarang, Israel, secara diam-diam, membuat perubahan secara bertahap, sehingga tidak tampak mempertaruhkan dunia Arab atau memprovokasi reaksi barat. Tapi setelah langkah kedutaan besar Trump, kepercayaan diri Israel menjadi nyata.
Israel telah menunjukkan suasana baru yang tegas. Dengan bantuan pengadilan, Israel mengintensifkan upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka di Kota Tua dan hanya (boleh berada) di luar tembok bersejarahnya.
Bulan lalu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan penggusuran terhadap 700 warga Palestina dari Silwan, lingkungan padat di lereng bukit di bawah Al Aqsa. Ateret Cohanim, organisasi pemukim yang didukung oleh pasukan keamanan yang didukung pemerintah, sekarang siap mengambil alih Silwan.
Ini berarti, akan lebih banyak petugas keamanan dan polisi Israel yang melindungi pemukim dan pejabat kota yang menegakkan peraturan perencanaan praduga terhadap orang-orang Palestina. Protes -yang tak terelakkan- akan membenarkan lebih banyak penangkapan terhadap orang Palestina, termasuk anak-anak. Beginilah cara kerja pembersihan etnis birokratik.
Mahkamah Agung juga menolak banding terhadap pengusiran keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, lingkungan utama lain di dekat Kota Tua. Keputusan itu membuka jalan untuk mengusir puluhan keluarga lainnya.
B’Tselem, sebuah kelompok HAM Israel, menyebut keputusan ini sebagai "sanksi atas langkah terluas untuk merampas Palestina sejak 1967".
Pada saat yang sama, parlemen Israel menyetujui undang-undang untuk mempercepat pengambilalihan bagi pemukim.
Selama bertahun-tahun, Israel menciptakan serangkaian taman nasional di sekitar Kota Tua dengan dalih melestarikan "area hijau". Demikian pula di beberapa tepian di lingkungan Palestina untuk menghentikan ekspansi mereka, sementara yang lain dideklarasikan di tanah rumah-rumah Palestina yang ada untuk membenarkan pengusiran para penghuni.
Sekarang parlemen telah berbalik arah. Undang-undang baru, yang disusun oleh kelompok pemukim Elad, akan memungkinkan pembangunan rumah di taman nasional, tetapi hanya untuk orang Yahudi.
Tujuan langsung Elad adalah untuk meningkatkan kehadiran pemukim di Silwan, yang diawasi taman nasional di sebelah Al Aqsa. Arkeologi telah dikooptasi untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut pernah dikuasai oleh Raja Daud, sementara ribuan tahun sejarah berikutnya, terutama keberadaan Palestina saat ini, dihapus.
Kegiatan Elad termasuk melakukan penggalian di bawah rumah warga Palestina, yang melemahkan pondasi mereka.
Pusat pengunjung bertema sejarah Yahudi yang besar akan mendominasi pintu masuk Silwan. Proyek tersebut diselesaikan dengan biaya senilai $ 55 juta, yang dirancang untuk membawa ribuan turis melintasi Silwan dan lingkungan lainnya selama satu jam, membuat penduduk Palestina tidak terlihat ketika para pengunjung dibawa ke Tembok Barat tanpa harus bertemu dengan mereka.
Para pemukim memiliki metode bawah tangan mereka sendiri. Dengan kerja sama otoritas, mereka telah memalsukan dokumen untuk menyita rumah-rumah Palestina yang paling dekat dengan Al Aqsa. Dalam kasus lain, para pemukim telah merekrut para kolaborator Arab untuk menipu warga Palestina lainnya agar menjual rumah mereka.
Begitu mereka mendapatkan pijakan, para pemukim biasanya mengubah rumah yang telah disesuaikan menjadi sebuah kompleks bersenjata. Kebisingan memancar di jam-jam awal, tetangga-tetangga Palestina menjadi sasaran serangan polisi dan kotoran yang tersisa di pintu mereka.
Setelah penjualan rumah yang berlokasi strategis di kawasan Kota Tua Muslim kepada pemukim baru-baru ini, Otoritas Palestina membentuk komisi penyelidikan. Tetapi PA hampir tidak berdaya untuk menghentikan penjarahan ini setelah Israel mengesahkan undang-undang pada tahun 1995 yang menyangkalnya di Yerusalem.
Langkah keras diterapkan terhadap beberapa warga yang mencoba menghentikan para bandit dari kalangan pemukim.
Adnan Ghaith, gubernur Yerusalem dan seorang warga Silwan, pekan lalu ditangkap untuk kedua kalinya dan dilarang memasuki Tepi Barat dan bertemu dengan pejabat PA. Adnan Husseini, menteri Palestina untuk Yerusalem, berada dicegah melakukan perjalanan selama enam bulan oleh Israel.
Pekan lalu puluhan orang Palestina ditangkap di Yerusalem, dituduh bekerja untuk PA guna menghentikan penjualan rumah kepada para pemukim.
Ini adalah kampanye penghentian yang senyap, yang dirancang untuk melenyapkan penduduk Palestina di Yerusalem. Harapannya adalah mereka akhirnya akan putus asa dan pindah ke pinggiran kota yang jauh di luar tembok atau ke Tepi Barat.
Yang sangat dibutuhkan warga Palestina di Yerusalem adalah alasan untuk berharap -dan tanda yang jelas- bahwa negara-negara lain tidak akan bergabung dengan AS dalam meninggalkan mereka.
(T.RA/S: PIC)
