Yerusalem, SPNA - PBB dan Otoritas Palestina, Senin (17/12/2018), mengajukan anggaran untuk bantuan kemanusiaan 2019 senilai US $ 350. Pihak Palestina mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dari itu, namun mereka harus realistis sebab wilayah itu menghadapi pendanaan dalam level yang “terendah".
Rencana Tanggap Kemanusiaan 2019 menguraikan 203 proyek yang akan dilaksanakan oleh 88 kelompok berbeda, termasuk badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah.
Rencana tersebut memprioritaskan 1,4 juta warga Palestina yang paling membutuhkan makanan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, air dan sanitasi, kata Jamie McGoldrick, koordinator kemanusiaan PBB di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Para aktor kemanusiaan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk pendanaan terendah dan peningkatan serangan untuk mendelegitimasi aksi kemanusiaan," katanya dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Senin.
Meskipun “banyak bantuan yang dibutuhkan”, kata McGoldrick, rencana anggaran tersebut “mencerminkan apa yang dapat kami capai secara realistis dalam konteks yang sangat terbatas ini.”
Selama setahun terakhir, Amerika Serikat telah memangkas pendanaannya untuk Palestina, termasuk ke lembaga PBB yang memberikan layanan kepada lima juta pengungsi Palestina.
Amerika Serikat menjanjikan US $ 365 juta kepada lembaga tersebut pada tahun 2018, tetapi hanya membayar angsuran pertama sebesar US $ 60 juta sebelum mengumumkan pada bulan Agustus bahwa negara itu akan menghentikan semua sumbangannya.
Langkah dinilai sebagai sarana untuk menekan para pemimpin Palestina agar bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel.
Palestina ingin mendirikan sebuah negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur - wilayah yang direbut Israel dan diduduki dalam perang Timur Tengah 1967.
Pembicaraan perdamaian yang ditengahi AS antara kedua belah pihak runtuh pada tahun 2014. Sebuah tawaran oleh Presiden AS Donald Trump untuk memulai kembali pembicaraan damai sejauh ini menunjukkan sedikit kemajuan.
Berbagai lembaga menyerukan sekitar 77 % dari dana yang diaujukan dalam rencana anggaran 2019 untuk di alirkan ke Gaza. Hal ini karena wilayah tersebut menghadapi "situasi kemanusiaan yang mengerikan" setelah bertahun-tahun menghadapi blokade yang diberlakukan Israel, perpecahan politik internal Palestina dan terus berjatuhannya korban demonstrasi serta konfrontasi yang terjadi secara berulang.
Menteri Pembangunan Sosial Palestina Ibrahim Al-Shaer dalam pernyataan itu mengungkapkan bahwa kondisi kemanusiaan di OPt (Pendudukan Wilayah Palestina) masih memburuk akibat pelanggaran pendudukan Israel. Di saat yang sama, terjadi kekurangan sumber daya dan penurunan dana akibat politisasi bantuan kemanusiaan.
(T.RA/S: Reuters)
