Opini: Peningkatan dukungan publik AS atas solusi satu negara

Dua tahun sudah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tampil sebagai tim perdamaian Timur Tengah.  Tampaknya hak ini – meskipun cara-cara yang ....

BY adminEdited Thu,20 Dec 2018,10:48 AM

Oleh: Jonathan Cook

Dua tahun sudah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tampil sebagai tim perdamaian Timur Tengah.  Tampaknya hak ini – meskipun cara-cara yang tidak akan menyenangkan keduanya - memiliki efek transformative.

Secara merata, publik Amerika kini terbagi antara mereka yang menginginkan solusi dua negara dan mereka yang lebih memilih satu negara, yang didalamnya terdiri atas orang Israel dan Palestina. Hal ini terungkap dalam survei yang diterbitkan pekan lalu oleh Universitas Maryland.

Dan jika Palestina terlibat dalam perundingan, maka dukungan atas solusi satu negara akan meningkat tajam, yaitu hampir dua pertiga orang Amerika. Para analis di wilayah itu menyimpulkan, mengingat kerasnya sikap Israel dan penundaan tanpa henti dari rencana perdamaian Trump.

Namun Netanyahu tidak dapat merasa nyaman dari pemikiran bahwa orang awam Amerika berbagi visinya tentang satu negara bagian dari Israel Raya. Para responden menuntut solusi satu negara yang menjamin hak-hak Israel dan Palestina yang setara.

Sebaliknya, hanya 17 persen orang Amerika yang mengungkapkan pandangan – kemungkinan mereka adalah Kristen evangelis dan pendukung Yahudi garis keras untuk Israel - lebih suka jika Israel yang memerintah: baik untuk melanjutkan pendudukan atau mencaplok wilayah Palestina tanpa menawarkan kewarganegaraan terhadap penduduk.

Semua ini terjadi meskipun politisi AS dan media menyatakan tidak mendukung solusi satu negara. Bahkan, justru sebaliknya.

Gerakan memboikot Israel -BDS- tumbuh di kampus-kampus AS. Para pejabat Washington menyebarkan fitnah, dengan mengklaim bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri Israel sebagai negara Yahudi dengan membawa satu negara, di mana semua penduduk akan sama. Kongres AS bahkan mempertimbangkan undang-undang untuk melarang aktivisme boikot.

Bulan lalu, CNN memecat komentatornya Marc Lamont Hill karena menggunakan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadvokasi solusi satu negara - sebuah posisi yang didukung oleh 35 persen publik AS.

Ada banyak alasan untuk berasumsi bahwa, seiring waktu, angka-angka ini akan meningkat lebih tajam terhadap rencana besar Israel oleh Netanyahu dan melawan klaim Washington sebagai broker yang jujur.

Di antara kalangan muda Amerika, dukungan untuk atas solusi satu negara naik menjadi 42 persen. Menjadikan hasil ini sebagai yang paling populer di antara kelompok usia ini terhadap kesepakatan perdamaian Timur Tengah.

Dalam jejak lain tentang seberapa jauh Washington berbeda dari publik Amerika, 40 persen responden ingin AS memberlakukan sanksi untuk menghentikan perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina. Singkatnya, mereka mendukung hukuman paling berat pada platform BDS.

Dan siapakah yang harus disalahkan atas ketidaktanggapan Washington? Sekitar 38 persen mengatakan bahwa Israel memiliki "terlalu banyak pengaruh" pada politik AS.

Ini adalah pandangan yang hampir secara refleks dikutip oleh pelobi Israel sebagai bukti anti-semitisme. Namun perbandingan yang sama dari orang Yahudi AS berbagi keprihatinan tentang campur tangan Israel.

Sebagian temuan survei harus dipahami sebagai reaksi logis terhadap proses perdamaian Oslo. Didukung AS selama seperempat abad terakhir, perjanjian ini telah gagal menghasilkan manfaat bagi rakyat Palestina.

Perundingan tak berkesudahan Oslo atas solusi dua negara telah memberi Israel alibi untuk merebut lebih banyak tanah Palestina untuk permukiman ilegalnya.

Di bawah "konsensus" Oslo, Israel telah memindahkan semakin banyak orang Yahudi ke wilayah-wilayah pendudukan, sehingga memustahilkan terwujudnya resolusi damai dari konflik di wilayah itu. Menurut Statuta Roma 1998 dari Pengadilan Kriminal Internasional, tindakan Israel ini adalah kejahatan perang.

Fatou Bensouda, kepala jaksa pengadilan di Den Haag, pada bulan ini memperingatkan bahwa dia hampir menyelesaikan penyelidikan awal yang yang diperlukan, sebelum dia memutuskan apakah akan menyelidiki Israel atas kejahatan perang, termasuk permukimannya. Kenyataannya, bagaimanapun, bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menyeret penyelidikan untuk menghindari keputusan yang pasti akan memancing reaksi dari Gedung Putih. Meskipun demikian, fakta-fakta itu sedang berada di pengadilan.

Logika Israel - yang menjadi bukti terhadap pelanggaran hukum internasional - sepenuhnya dipamerkan minggu ini. Tentara Israel mengunci Ramallah, ibukota Palestina, sebagai "hukuman" setelah dua tentara Israel ditembak mati di luar kota itu.

Pemerintah Netanyahu juga menyetujui pembangunan kembali permukiman, lagi-lagi yang diduga sebagai "pembalasan" atas serangan baru-baru ini di Palestina.

Namun Israel dan sekutu baratnya tahu betul bahwa permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina pada hakekatnya adalah  hal yang berkaitan satu sama lain.

Tanah Palestina secara langsung mengalami perampasan untuk permukiman sebagai kekerasan yang didukung Israel. Komunitas mereka semakin terintimetisasi, gerakan mereka lebih ketat diawasi guna mempertahankan hak-hak para pemukim.

Jika warga Palestina menolak pembatasan semacam itu atau pemindahan terhadap mereka, jika mereka menegaskan hak dan martabat mereka, maka bentrokan dengan tentara atau pemukim tidak dapat dihindari. Kekerasan mengiringi proyek pemukiman Israel.

Israel telah membangun sistem rasionalisasi diri yang sempurna di wilayah-wilayah pendudukan. Ini menimbulkan kejahatan perang terhadap orang-orang Palestina, yang kemudian dengan lemah menyerang, yang akhirnya membenarkan lebih banyak kejahatan perang Israel ketika Israel memamerkan korbannya, semuanya menjadi soundtrack hiburan barat.

Kemunafikan menjadi semakin sulit untuk disembunyikan.

Di Israel sendiri pelembagaan rasisme terhadap minoritas warga negara Palestina yang besar - yaitu seperlima dari jumlah penduduk - sedang bercokol.

Pekan lalu Natalie Portman, seorang aktor Amerika-Israel, menyuarakan rasa jijiknya pada apa yang disebutnya sebagai "Rasis" yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara-Bangsa, undang-undang yang disahkan pada musim panas yang secara formal mengklasifikasikan penduduk Palestina Israel sebagai inferior.

Yair Netanyahu, putra perdana menteri, menyuarakan sebuah sentimen yang sangat populer di Israel minggu lalu ketika dia menulis di Facebook bahwa dia berharap "Semua Muslim meninggalkan tanah Israel". Dia mengacu pada Israel Raya - wilayah teritorial yang tidak membedakan antara Israel dan wilayah pendudukan.

Faktanya, kebijakan Jim Crow-style Israel - tipe pemisahan yang pernah ditimbulkan pada orang Afrika-Amerika di AS - menjadi semakin terbuka.

Bulan lalu, kota Yahudi Afula melarang warga Palestina memasuki taman publik utamanya dan bersumpah ingin "mempertahankan karakter Yahudi" di sana. Kasus pengadilan pekan lalu menunjukkan bahwa sebuah perusahaan konstruksi besar Israel secara sistematis memblokir warga Palestina untuk membeli rumah di dekat hunian orang Yahudi. Dan parlemen memperluas undang-undang untuk mencegah warga Palestina tinggal di hampir semua tanah Israel.

Sebuah rancangan undang-undang untuk membalikkan kecenderungan ini, menjadikan Israel sebagai “persamaan hak politik di antara semua warganya”, digulirkan keluar dari parlemen pekan lalu oleh mayoritas besar anggota parlemen.

Orang Amerika, seperti orang Barat lainnya, bangkit dari realitas buruk ini. Semakin banyak yang mengerti bahwa inilah saatnya untuk model negara tunggal yang baru, yang mengakhiri perlakuan Israel terhadap orang-orang Yahudi sebagai sesuatu yang terpisah dari dan lebih superior daripada orang Palestina, dan sebaliknya menawarkan kebebasan dan kesetaraan bagi semua.

(T.RA/S: PIC)

leave a reply