Utusan PBB: Gaza menuju bencana “besar” kemanusiaan

Gaza, SPNA - Jamie McGoldrick, utusan PBB untuk wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, mengatakan bahwa penduduk Gaza ......

BY adminEdited Sat,22 Dec 2018,03:35 PM

Gaza, SPNA - Jamie McGoldrick, utusan PBB untuk wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, mengatakan bahwa penduduk Gaza diperkirakan akan menghadapi lebih banyak pemotongan bantuan makanan, perawatan kesehatan dan pendidikan pada 2019. Pengurangan dana bantuan tersebut kemungkinan akan memperburuk kehidupan di Gaza, yang sebelumnya sudah sulit.

Dalam sebuah wawancara dengan TRT World, McGoldrick mengatakan bahwa berkurangnya bantuan dana dari Amerika Serikat dan donor lain akan menyebabkan penyusutan dana pada tahun mendatang.

"Beberapa orang akan mendapatkan layanan yang lebih sedikit daripada yang layak mereka dapatkan," kata McGoldrick kepada TRT World dalam sebuah wawancara telepon dari Gaza.

"Kita tidak bisa mengabaikan akan peningkatan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat," tambahnya.

Pada hari Rabu, Program Pangan Dunia PBB mengumumkan bahwa pada 1 Januari, akan menangguhkan bantuan pangan untuk 20 persen penerima di Jalur Gaza. Menurut McGoldrick, jumlah itu dapat bertambah hingga setengah dari 300.000 warga Gaza yang menerima bantuan pada bulan-bulan berikutnya.

Ditambahkannya bahwa prosedur medis, termasuk operasi mata dan jantung, bisa ditunda. Sekolah yang saat ini memiliki dua shift mengajar akan "beroperasi lebih banyak sepanjang waktu" dengan mengisi ruang kelas dengan sejumlah siswa tambahan setiap hari.

PBB meluncurkan Rencana Respons Kemanusiaan 2019 untuk Palestina dalam pekan ini, menurunkan nilai pendanaannya menjadi US $ 350 juta - dari US $ 550 juta pada 2018 - dan memotong jumlah penerima bantuan dari 1,9 juta menjadi 1,4 juta. Tiga perempat penerima dari jumlah tersebut berada di Gaza.

McGoldrick menerangkan bahwa jumlah bantuan menurun di banyak wilayah secara global. Namun, pukulan tersebesar terjadi pada tahun ini ketika Washington mengakhiri dana bantuannya untuk badan PBB yang membantu lima juta pengungsi Palestina  (UNRWA).

Administrasi Trump mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka akan menghentikan semua bantuan UNRWA, yang menyebabkan kesenjangan dana senilai US $ 300 juta. Sebuah langkah yang dinilai sebagai cara untuk menekan Ramallah agar bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan Israel.

“Terdapat pula penurunan dari donor lain terhadap rencana respons ini,” kata McGoldrick kepada TRT World.

"Hal itu terkait dengan kenyataan global dan kepentingan bersaing yang signifikan di kawasan - tempat-tempat seperti Yaman, Libya dan Suriah- yang menarik perhatian dari Palestina, yang secara politik telah lama mengalami kelumpuhan."

McGoldrick menambahkan bahwa pemotongan dana akan semakin menambah kesengsaraan di Jalur Gaza, yang meliputi pengangguran, kekurangan air dan listrik, blokade yang diberlakukan Israel, perpecahan politik Palestina serta korban dari demonstrasi dan peperangan.

Sejalan dengan itu, Peter Mulrean, perwakilan UNRWA yang bermarkas di New York, mengatakan bahwa pemotongan dana bantuan akan mengancam skema kerja dan layanan konseling sekolah, di mana banyak warga Gaza bergantung.

"Jika kita melihat dana kemanusiaan berkurang, kita dapat memprediksi bahwa 2019 akan menjadi tahun yang sangat suram," kata Mulrean kepada TRT World.

Mulrean mencatat bahwa karyawan UNRWA menduduki markas besar badan tersebut di Gaza untuk memprotes PHK akibat pemotongan dana AS tahun ini. McGoldrick memperingatkan "ketegangan" yang meningkat di Gaza ketika bantuan semakin berkurang.

Sementara itu, Riyad Mansour, utusan Palestina untuk PBB, mengatakan kepada TRT World bahwa Palestina "secara kolektif mampu menahan serangan pemerintah AS saat ini" dan menghadapi pemotongan dana untuk UNRWA serta rumah sakit di Yerusalem Timur.

Dia memuji "dukungan politik yang besar dari komunitas internasional" dalam mengisi kekrungan pendanaan akibat pemotongan bantuan AS dan mengatakan "kami sangat berharap bahwa dukungan politik dan keuangan ini akan berlanjut" pada 2019.

Pekan ini, koordinator perdamaian PBB Nickolay Mladenov mengatakan bahwa saat situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan, Qatar mengucurkan bantuan untuk Pembangkit Listrik Gaza, yang membantu meningkatkan pasokan listrik harian hingga lebih dari 11 jam.

"Rumah pribadi, rumah sakit, sekolah, fasilitas air, bisnis semuanya memperoleh manfaat dari bantuan itu," kata Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa.

“Tujuh puluh lima persen dari limbah, kini dapat diolah lagi, secara signifikan mengurangi tingkat kontaminasi yang disebabkan oleh pembuangan ke laut. Pasokan air pipa meningkat 40 persen, hampir sepenuhnya memenuhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga domestik.”

Palestina ingin mendirikan sebuah negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur - wilayah yang direbut dan diduduki Israel dalam konflik Timur Tengah 1967. Israel mengatakan bahwa pengepungan dan pos pemeriksaan Tepi Barat, blokade atas orang dan barang ke dan dari Gaza, adalah langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi warganya.

(T.RA/S: TRT World)

leave a reply