Ramallah, SPNA - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat, Senin (07/01/2019), mencela perjalanan yang dilakukan oleh pejabat senior AS ke Kota Tua Yerusalem yang diduduki.
Erekat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjalanan yang diikuti oleh John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, dan David Friedman, duta besar AS untuk Israel, disertai oleh pejabat Israel, merupakan pelanggaran hukum dan resolusi internasional. Dia menambahkan bahwa pemerintah AS telah mendorong Timur Tengah dengan cepat menuju "kekerasan, kekacauan, ekstremisme dan pertumpahan darah."
PLO juga mengecam pernyataan Bolton bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri, dengan mengatakan bahwa "pendudukan, eksekusi lapangan, pembunuhan orang tak berdosa dan penghancuran rumah" bukanlah pertahanan diri, tetapi "kejahatan perang."
Bolton, yang tiba di Israel pada hari Sabtu, mengatakan bahwa hubungan Israel-AS terjalin sangat baik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. Ia juga menyuarakan dukungan negaranya untuk Israel.
Sebelum bertemu Netanyahu, Bolton mengunjungi Tembok Barat di Kota Tua di Yerusalem Timur dan mengunjungi terowongan di sana.
Di bawah hukum internasional, Kota Tua Yerusalem dianggap sebagai wilayah pendudukan. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan, sementara Israel menginginkan semua Yerusalem menjadi ibu kota abadi.
Israel menganeksasi Yerusalem Timur dalam perang 1967 dan mendeklarasikan seluruh kota sebagai ibukota abadi yang tak terpisahkan pada 1980, sebuah langkah yang belum diakui oleh masyarakat internasional.
Pada bulan Desember 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke kota tersebut.
Palestina menggambarkan langkah itu sebagai provokasi dan pelanggaran mencolok hukum internasional. Mereka mendiskualifikasi Amerika Serikat dari sponsor tunggal proses perdamaian dengan Israel dan menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian.
Palestina telah memboikot pemerintahan AS sejak pemerintah itu mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada Mei 2018.
Mereka mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa dalam "kesepakatan abad ini" Trump jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil.
(T.RA/S: En.People.Cn)
