London, SPNA - Sekretaris Pembangunan Internasional Inggris, Penny Mordaunt, didesak untuk mengambil "pendekatan yang lebih tegas" kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNWRA), yang berada di bawah "tekanan" karena kurangnya perbaikan dan terus berlanjutnya masalah pengungsi Palestina.
Setelah Amerika Serikat mengumumkan pada bulan September bahwa mereka mengakhiri pendanaan untuk UNRWA, Inggris menjanjikan tambahan bantuan sebesar £ 5 juta (US $ 6,4 juta) untuk kegiatan lembaga tersebut di Gaza. Awal pekan ini, Mordaunt menulis surat kepada anggota parlemen untuk menjelaskan latar belakang "keputusan bantuan" itu.
Di sisi lain, Conservative Friends of Israel (CFI) -dalam sebuah surat kepada kabinet- mengatakan bahwa surat Sekretaris Negara itu telah "gagal memberikan jaminan yang diperlukan bahwa bantuan tambahan ini akan dibagikan secara bertanggung jawab." CFI adalah kelompok dalam parlemen Inggris yang berafiliasi dengan Partai Konservatif, yang didedikasikan untuk memperkuat hubungan bisnis, budaya dan politik antara Inggris dan Israel.
Lembaga tersebut juga menyebutkan kekhawatiran akan adanya kelalaian "yang mengganggu" mengingat status Hamas sebagai organisasi "teroris" secara internasional.
Dalam suratnya, kelompok itu menambahkan bahwa tidak ada "pengakuan terhadap dampak berbahaya (Hamas terhadap rakyat Gaza), termasuk" upaya Hamas untuk mengalihkan bantuan internasional untuk membangun terowongan serangan lintas-perbatasan ke Israel dan memproduksi roket untuk menembak ke arah komunitas sipil Israel."
CFI, masih dalam surat mereka, mengamati bahwa debat tentang bagaimana mendefinisikan pengungsi Palestina "sudah lama tertunda." Kelompok ini mengklaim bahwa pengungsi Palestina "secara global unik karena status pengungsi diwariskan selamanya."
Mereka juga menyampaikan "keprihatinan lama" atas "kehadiran antisemitisme, retorika kekerasan dan hasutan dalam kurikulum Otoritas Palestina (PA)," yang disebarluaskan oleh UNRWA melalui jaringan sekitar 700 sekolahnya, serta kutukan "kebencian terhadap PA" atas karena "membayar gaji" kepada para terpidana teroris Palestina."
Parlemen Inggris pada hari Selasa menyetujui dalam sidang pertama RUU, yang dirancang oleh anggota parlemen Partai Buruh Joan Ryan dan Dame Louise Ellman, yang secara signifikan dapat memotong dana bantuan kepada PA atas (tuduhan) hasutan terhadap Israel dan Yahudi.
Undang-undang tersebut menuntut agar program pengajaran di sekolah yang dijalankan oleh PA yang menerima bantuan keuangan dari Inggris harus mempromosikan nilai-nilai seperti perdamaian, kebebasan, toleransi dan non-diskriminasi.
Pada tahun 2016, Departemen Pembangunan Internasional menangguhkan dana bantuan kepada PA senilai US $ 30 juta, jumlah yang setara dengan sepertiga dari bantuan tahunan Inggris kepada PA. Pada saat itu, Sekretaris Pembangunan Internasional saat itu, Priti Patel, menyerukan peninjauan kembali peran PA dalam membayar gaji kepada 'teroris' yang dihukum oleh pengadilan Israel, atau kepada keluarga “teroris” yang meninggal saat melakukan serangan.
(T.RA/S: The Tower)
