Jalur Gaza, SPNA - Lembaga Penyelenggara aksi Great March of Return menyatakan bahwa pemerintah Israel sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yang berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Hal ini disampaikan di konferensi pers, di gedung pusat Kementerian Informasi Jalur Gaza, Minggu (13/01/2018).
Penanggung jawab hukum Lembaga tersebut, Salah Abdul ‘Athi menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel (IDF) dan sniper tersebar di setiap sudut perbatasan Gaza untuk menyerang demonstran.
“Aksi ini adalah aksi damai, dan kami punya puluhan bukti atas tindakan brutal yang dilakukan IDF secara sengaja terhadap demonstran.”
“Hingga saat ini jumlah demonstran yang gugur di tangan pasukan IDF mencapai 246 jiwa dimana 11 korban masih disita jasadnya oleh Israel. Sementara warga yang terluka mencapai 26.000 jiwa. Kami siap mengajukan seluruh bukti kekejaman yang dilakukan IDF terhadap demonstran, ‘’ tegasnya.
Lembaga Hukum Great March of Return, juga menuntut Lembaga Internasional bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap demonstran, paramedis, jurnalis, wanita dan anak-anak yang berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 12 tahun.
Wilayah dengan luas 365 km persegi tersebut, Gaza hancur lebur akibat 3 perang besar tahun 2008, 2012 ,2014 dan perang 48 jam November 2018 lalu. Akibatnya seluruh sektor kehidupan Gaza lumpuh total akibat krisis listrik, air serta penutupan jalur perbatasan.
Situasi ini diperparah setelah Pemerintah AS menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA yang merupakan tulang punggung warga Gaza yang setengah dari mereka adalah pengangguran.
Sekjen PBB, Antonio Guterres bahkan telah menegaskan bahwa Gaza yang memiliki populasi 2 Juta jiwa tersebut akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020.
Hal ini membuat warga Gaza terpaksa menggelar aski masal “Great March of Return” demi menuntut pemerintah Israel agar memulangkan pengungsi Palestina ke tanah air serta menghapus blokade terhadap Gaza. Aksi yang dimulai 30 Maret 2018 tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini.
(T.RS)
Abdelhamid Akkila
