Nazareth, SPNA - Menteri Dalam Negeri Israel, Gilad Erdan, meminta pemerintah Israel untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Pengawas Internasional Hebron. Badan tersebut dianggap memihak dan memusuhi militer Israel.
Situs berita Israel, The Jerusalem Post, Kamis (17/01/2019), melaporkan Gilad meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk menghentikan kerja sama dengan Pasukan Pengawas Internasional Hebron. Ia meminta Pemerintah untuk segera mengusir mereka dari Tepi Barat.
The Jerusalem Post juga menuliskan bahwa Ardan telah menyurati Pemerintah Israel untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Ia turut melapirkan bukti keberpihakan badan pengawas tersebut kepada Palestina. Menurut Ardan, Pasukan Pengawas Internasional tersebut telah mempersulit militer Israel yang berada di Hebron dan permukiman ilegal Yahudi.
Ardan menguatkan argumennya dengan mengatakan bahwa delegasi Internasional tersebut terdiri dari kepolisian dari negara-negara yang memusuhi dan memboikot Israel, seperti Turki, Swedia dan Norwegia.
“Delegasi Internasional tersebut menganggu aktivitas militer dan kepolisian Israel, menciptakan ketegangan warga Yahudi, bekerja sama dengan organisasi ekstrem Palestina dan berusaha menghilangkan legitimasi Israel.” Kata Ardan.
Petisi tersebut merupakan bagian dari kampanye yang disuarakan para elit politik sayap kanan Israel, di antaranya wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely. Mereka menekan Netanyahu untuk memutuskan kontrak kerja sama dengan Badan Pengawas Internasional Hebron.
Pada bulan November lalu, Netanyahu mengatakan akan meninjau kembali keputusannya terkait permasalahan ini. Namun sampai saat ini belum ada keputusan tertulis yang keluar darinya.
Badan Pengawas Internasional yang bermarkaz di Hebron tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1994 pasca insiden pembantaian di masjid Ibrahimiah. Insiden penembakan yang dilakukan pendeta Yahudi, Baruch Goldstein, menewaskan sekitar 30 jemaah shalat subuh.
Badan tersebut terdiri dari delagasi enam negara, Turki, Demanrk, Italia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Bertugas mencatat setiap kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dari Israel dan Palestina. Kontrak kerja yang diperbaharui setiap enam bulan sekali akan berakhir dalam beberapa hari ke depan.
Media Israel menuduh badan ini memihak dan mendukung Palestina. Pada tahun 2007 salah seorang delegasi Swiss mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu warga Yahudi Ilegal.
(T.HN/S: Qudspress)
