Tepi Barat, SPNA - Benny Gantz, saingan terberat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemilu April mendatang, menyuarakan penghapusan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Sontak, seruan terbuka yang disampaikan pada Rabu (06/02/2019) itu memicu perdebatan akan diplomasi dengan Palestina, ketika rencana perdamaian AS tampak tak jelas.
Rencana perdamaian Trump diharapkan akan diumumkan setelah pemungutan suara Israel pada 9 April mendatang. Setiap rekomendasi yang ada di dalamnya untuk menyerahkan wilayah kepada Palestina - dan bagaimana tanggapan Israel - dapat mempengaruhi komposisi pemerintah koalisi Israel berikutnya.
Lembaga survei melihat partai Likud konservatif Netanyahu memenangkan sekitar 30 dari 120 kursi Parlemen, yang membawanya dalam masa jabatan kelima. Netanyahu telah mengesampingkan pemindahan permukiman dari Tepi Barat, di antara daerah-daerah di mana Palestina menginginkannya sebagai negara bagian.
Sementara itu, Benny Gantz, mantan jenderal yang berasal dari partai Resilience mendapatkan dukungan sebanyak 24 kursi.
"Kita perlu menemukan cara untuk tidak memiliki kekuasaan atas orang lain," kata Gantz kepada surat kabar Yedioth Ahronoth ketika ditanya tentang prospek akomodasi dengan Palestina, yang negosiasinya dengan Netanyahu terhenti pada 2014.
Mengutip penarikan sepihak Israel pada 2005 di Gaza, Gantz menambahkan, "Kita perlu mengambil pelajaran dan menerapkannya di tempat lain."
Naftali Bennett, mitra dalam koalisi kanan saat ini, mengatakan di Twitter, "Mengingat rencana Trump untuk negara Palestina yang mengharuskan kita (menunggu) setelah pemilihan, ada bahaya yang jelas dan hadir di sini terkait permukiman."
Pemerintahan Trump secara eksplisit belum mendukung kewarganegaraan warga Palestina. Utusan AS telah berbicara tentang kedua belah pihak dalam konflik yang perlu dikompromikan.
Gantz nampaknya akan melakukan penarikan Tepi Barat secara berbeda terhadap penarikan Gaza. Palestina menanggapi dengan menegaskan kembali posisi mereka bahwa permukiman - yang dianggap ilegal secara internasional- adalah penghalang untuk tujuan kenegaraan mereka dan harus dihapus, kecuali yang dianeksasi oleh Israel di bawah perundingan teritorial yang dinegosiasikan.
"Cita-cita dan nilai-nilai ini adalah cara untuk mencapai perdamaian," kata juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang telah memboikot pemerintahan Trump sejak Desember 2017 atas anggapan kecenderungan pro-Israel.
Sementara itu Abbas berjanji untuk melanjutkan koordinasi keamanan dengan Israel, meskipun terjadi pemotongan dana AS baru-baru ini untuk pasukan keamanan Palestina dan kebuntuan dalam proses perdamaian.
Abbas mengatakan pada pertemuan aktivis Palestina dan Israel pada hari Rabu bahwa pemerintahnya memiliki perjanjian kontra-terorisme dengan hampir 100 negara, termasuk Israel.
Ia menambahkan harapannya bahwa sebuah partai yang berkomitmen untuk perdamaian akan berhasil dalam pemilihan Israel mendatang.
(T.RA/S: Arab News)
