Presiden: Afrika Selatan menurunkan status Kedutaan-nya di Israel

Tahun lalu, partai yang berkuasa telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan menurunkan status kedutaan besar Afrika Selatan di Tel Aviv.

BY 4adminEdited Sat,09 Mar 2019,09:55 AM

Johannesburg, SPNA - Pemerintah Afrika Selatan berencana menurunkan status kedutaan besarnya di Israel, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa kepada Parlemen.

Tahun lalu, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa mengeluarkan resolusi yang menyerukan penurunan status Kedutaan Besar Afrika Selatan di Tel Aviv, menyusul berlanjutnya pelanggaran Israel atas hak-hak warga Palestina.

“Dalam mengimplementasikan resolusi konferensi ini, kami memperhatikan tanggung jawab Afrika Selatan untuk terus terlibat dengan semua pihak dalam konflik untuk melihat di mana kami akan dapat memberikan bantuan,” Ramaphosa mengatakan kepada parlemen pada Kamis malam (07/03/2019) dalam sesi tanya jawab yang disiarkan televisi.

Ia mengatakan bahwa Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Lindiwe Sisulu sedang berupaya menerapkan keputusan untuk mengurangi hubungan diplomatik dengan Israel.

Ramaphosa mengatakan keputusannya didorong oleh pelanggaran Israel atas hak-hak Palestina dan kegagalan Israel untuk masuk ke dalam perundingan lebih lanjut mengenai solusi dua negara.

Banyak orang Afrika Selatan mendukung perjuangan Palestina karena mereka merasa apa yang terjadi pada orang Palestina di bawah pendudukan Israel mirip dengan apa yang mereka alami di era apartheid.

"Orang-orang Afrika Selatan yang telah merasakan buah pahit dari apartheid, rasisme dan diskriminasi memiliki kedekatan alami dengan orang-orang Palestina, yang menjadi sasaran bentuk penindasan yang kejam," tutur Iqbal Jassat, seorang anggota terkemuka dari Media Review Network, kelompok advokasi Afrika Selatan, kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

"Setiap kali Israel menyerang Palestina," katanya, "ribuan orang Afrika Selatan mengekspresikan solidaritas mereka melalui demonstrasi, pawai dan kampanye boikot."

(T.RA/S: Anadolu Agency)

leave a reply