Negev, SPNA - Sebuah LSM sayap kiri berencana untuk menyediakan bus untuk ribuan pemilih dari kalangan Badui Palestina menuju tempat pemungutan suara saat pemilihan Israel. Hal ini merupakan upaya untuk mengatasi penolakan Israel yang menolak untuk menempatkan kotak suara di desa-desa yang "tidak dikenal".
Kelompok sayap kiri “Zazim”, berkoordinasi dengan Dewan Regional Desa-Desa Negev yang "tidak dikenal", telah melakukan pengumpulan dana puluhan ribu shekel untuk membayar armada mini bus yang akan mengantar warga Badui Palestina ke tempat pemungutan suara selama pemilihan umum Israel.
Hingga Minggu pagi, upaya ini telah "mengumpulkan cukup dana untuk menyewa setidaknya 40 mini bus dan van segala medan yang dapat mengangkut sebanyak 15 pemilih pada suatu waktu antara desa mereka dan tempat pemungutan suara," +972 Magazine melaporkan, mengutip situs web Zazim.
Ini berarti bahwa antara 6.000 dan 10.000 pemilih Badui akan dapat memberikan suara dalam pemilihan hari ini, suatu langkah yang hampir tidak mungkin diberikan mengingat status desa mereka sebagai "tidak dikenal".
Sebagian besar desa yang tidak dikenal ini terletak di gurun Negev (Naqab) di selatan Israel. Israel menolak untuk mengenali desa-desa ini dalam upaya untuk secara paksa memindahkan penduduknya, yang ingin direlokasi ke kota-kota yang dibangun khusus seperti Rahat, utara Beersheba, di mana lebih dari 60.000 orang Badui telah dimukimkan. Israel berulang kali menolak memberikan sumber daya dasar untuk desa-desa yang tidak dikenal ini - seperti air, listrik, jalan beraspal, dan transportasi umum - dan menghancurkan ribuan rumah warga Palestina setiap tahun. Daerah tersebut telah diperuntukkan bagi pembangunan yang akan melihat bentangan jalan raya baru yang besar melintasi Negev.
Israel juga menolak menempatkan tempat pemungutan suara di desa-desa yang tidak dikenal ini. Karena kurangnya transportasi umum, seringkali tempat pemungutan suara terdekat berada di lebih dari 50 kilometer, yang membuat banyak orang tinggal di kawasan ini jauh lebih rendah.
Pada bulan Februari, Pusat Hukum untuk Hak Minoritas Arab di Israel - yang dikelanl dengan Adalah - mengirim surat kepada ketua Komite Pemilihan Pusat Israel, Hakim Hanan Melcer, dan Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri, menuntut agar mereka menempatkan tempat pemungutan suara di komunitas Badui. Adalah menekankan bahwa kegagalan untuk menempatkan kotak suara di desa-desa ini merupakan pelanggaran mencolok dari hak untuk memilih, yang merupakan hak dasar dan konstitusional.
(T.RA/S: MEMO)
