Ramallah, SPNA - Dr. Muhammad Shtayyeh dalam Sidang Kementerian Palestina Perdana menyatakan akan mengambil langkah-langkah penghematan demi mengakhiri krisis ekonomi yang melanda Palestina.
Perdana Menteri Palestina yang baru dilantik tersebut menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan mobil dinas baru untuk menteri-menteri Palestina. Mereka juga tidak mendapatkan tiket pesawat kelas satu jika melakukan perjalanan ke luar negeri.
Disaat yang sama, Shtayyeh berjanji tidak akan menaikkan pajak dan fokus mendukung perjuang rakyat Palestina di Al-Quds, seperti dilansir surat kabar resmi, Wafa News.
Dalam sidang Kementerian Palestina perdana yang dilaksanakan Senin (15/04/2019), Dr. Shtayyeh berjanji akan berusaha semaksimal mungkin mengurangi derita warga Palestina, khususnya mereka yang dianiaya oleh pemukim Israel di Tepi Barat, seperti yang terjadi di Urif, Nablus bagian selatan.
“Pemerintah akan berusaha memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat di Al-Quds. Kami juga menyerukan lembaga internasional membela Palestina menghadapi politik pencaplokan dan rampasan yang dilakukan Israel.”
Shtayyeh juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mahmoud Abbas yang mendukung kabinet Pemerintah Palestina ke 18. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Mantan Perdana Menteri Rami Hamdallah dan anggota kabinet pemerintah Palestina ke 17 atas dedikasi mereka terhadap bangsa.
Perdana Menteri baru Palestina, Mohammad Shtayyeh melakukan sumpah jabatan di depan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Sabtu malam (13/04/2019).
Presiden Abbas mengangkat Dr. Mohammad Shtayyeh sebagai Perdana Menteri pada 10 Maret lalu. Mohammad Shtayyeh adalah politikus sekaligus ekonom Palestina yang berpengaruh. Beliau terpilih menjadi anggota Komisi Eksekutif Fatah tahun 2009 dan 2016.
Dr. Shtayyeh berhasil meraih Phd dari Universitas Sussex, Inggris, serta menjadi dosen di Universitas Birzeit. Beliau juga memiliki sejumlah karya di bidang ekonomi dan politik. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pembangunan Ekonomi Palestina.
(T.RS/S:Wafanews)
