Ramallah, SPNA - "Deal of the Century" (kesepakatan abad ini) Presiden AS Donald Trump, sebuah rencana untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel, tidak lain hanyalah "hoax" (tipuan), beberapa ahli meyakini hal ini.
Sejak menjabat pada awal 2017, Trump telah merumuskan rencana tersebut, bersama dengan penasihat senior (dan menantunya) Jared Kushner dan utusan khusus Timur Tengah Jason Greenblatt.
Menurut pernyataan sebelumnya oleh Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, skema itu akan memberi Israel bagian dari Tepi Barat yang dianggap "wilayah pendudukan" di bawah hukum internasional."
Kesepakatan abad ini adalah rencana kolonial pro-Israel," kata Rabab Abdulhadi dari Universitas Negeri San Francisco kepada Anadolu Agency, Minggu (28/04/2019).
"Perdamaian berarti menghormati hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut dan penentuan nasib mereka sendiri, memungkinkan Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri, memberi para pengungsi hak untuk kembali ke tanah mereka, menghilangkan rasisme dan diskriminasi, dan menghentikan semua praktik kasar terhadap Palestina," tambahnya.
"Jika Anda (AS) tidak menyediakan ini, maka tidak akan pernah ada kedamaian," kata Abdulhadi.
Dia berpendapat bahwa Trump, Kushner dan Greenblatt semuanya "pro-Israel, pro-rasisme, dan pro-Islamofobia".
"Ini adalah upaya baru untuk mengalihkan, menggagalkan dan melikuidasi tujuan Palestina," kata Abdullhadi.
“Untuk menghadapi skema ini, Palestina harus melanjutkan apa yang mereka lakukan; perlawanan," terangnya.
Rincian rencana AS itu diharapkan akan diumumkan setelah bulan Ramadhan, yang akan dimulai awal bulan depan.
Langkah-langkah praktis
Mohanad Mustafa dari Universitas Haifa di Israel mengatakan negara-negara Arab belum muncul dengan posisi yang jelas dalam skema perdamaian AS.
"Palestina membutuhkan sikap negara-negara Arab yang jelas untuk menolak kesepakatan ini," katanya kepada Anadolu Agency.
Dia meminta dunia Arab untuk mengambil "langkah-langkah praktik guna mendukung Palestina dalam menghadapi rencana Trump."
"Orang-orang Palestina harus merasa bahwa mereka memiliki perisai Arab," katanya. "Namun, tampaknya Palestina akan menghadapi skema ini sendirian."
Liga Arab yang berbasis di Kairo telah menolak rencana perdamaian Trump, dengan mengatakan bahwa perdamaian itu tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu menjamin hak teritorial Palestina yang sah.
Pakar itu kemudian menyeru Palestina untuk mengakhiri perpecahan internal mereka dan "datang dengan posisi bersatu melawan kesepakatan."
"Kami, warga Palestina yang tinggal di dalam Israel, tahu betul sifat proyek Zionis dan kami, juga, harus merangkul posisi politik yang jelas terkait kesepakatan ini."
Persatuan Palestina
Hani al-Masri, kepala pusat penelitian Masarat yang berbasis di Ramallah, percaya bahwa persatuan Palestina adalah alat efektif terbaik untuk menghadapi rencana Trump.
"Rakyat Palestina harus memimpin dan memberikan tekanan terhadap kepemimpinan Palestina untuk memaksakan persatuan," katanya. "Tanpa persatuan seperti itu, sulit untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional kita."
Al-Masri mengkritik pendekatan Trump dalam menangani konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung beberapa dekade.
"Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, Trump tidak datang dengan skema yang meyakinkan kedua pihak yang bertikai," katanya. "Sebaliknya, dia benar-benar memihak tuntutan pihak Israel."
Dia mengatakan bahwa Trump cenderung menggunakan kebijakan fait accompli dalam menangani perselisihan.
"Bahkan sebelum dia mengumumkan rencananya, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah dan berupaya untuk mengakhiri hak pengungsi untuk kembali."
Al-Masri juga mengatakan bahwa pemerintah AS menekan negara-negara Arab untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
"Israel tidak hanya ancaman bagi dunia Arab, tapi juga ancaman bagi seluruh dunia," ia berpendapat.
(T.RA/S: Anadolu Agency)
