Israel atur khitah peletakan batu pertama permukiman 'Trump' di Golan

Presiden Amerika, Donal Trump, namanya akan segera diabadikan menjadi nama sebuah permukiman ilegal Yahudi Israel di Golan. Hal itu merupakan bentuk terimakasih Israel atas pengakuannya terhadap kedaulatan Israel di wilayah tersebut dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalam, Palestina.

BY 4adminEdited Sun,12 May 2019,03:07 PM

Tel Aviv, SPNA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diprediksi akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian baru Yahudi di wilayah Dataran Tinggi Golan atas nama Donald Trump.

Permukiman tersebut diperkirakan dapat menampung 120 keluarga Yahudi baru. Salah seorang Yahudi yang telah lama tinggal di Golan mengatakan ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan.

Sejak Golan dikuasai Israel pada tahun 1967, Israel telah membangun sebanyak 33 permukiman ilegal di wilayah milik Suriah tersebut.

Rencana pembangunan hunian baru atas nama Donald Trump pertama kali disampaikan Netanyahu pada April lalu. Saat dirinya dan keluarga berlibur ke Golan,  Selasa (23/04).

Saat itu Netanyahu mengatakan, “Kita harus menunjukkan apresiasi dengan menjadikan Donald Trump sebagai nama salah satu permukiman atau kota di Golan. Saya akan mempersiapkan segalanya dalam waktu dekat.”

Saat berlibur ke Golan, Netanyahu juga memposting momen kemesraan keluarganya dan keindahan alam Golan.

Pada keterangan foto ia menuliskan “Saya bersama keluarga baru saja mendatangi salah satu Gereja (Yahudi) kuno di Kafr Nujum dan salah satu situs warisan dunia di Golan. Betapa indahnya dirimu wahai tanah Israel.”

Situs Alquds melaporkan, hari ini Minggu (12/05), Netanyahu telah menentukan lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan permukiman Donald Trump.

Pengakuan Donald Trump terhadap kepemilikan Israel atas Golan berlangsung pada Maret dua bulan lalu.

Beberapa negara Eropa anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Perancis, Jerman, Polandia, Inggris dan Belgia menolak  keputusan sepihak Amerika tersebut. Mereka menganggapnya bertentangan dengan instruksi PBB dan mengingkari konsensus internasional.

Pihak Suriah sendiri telah medeklarasikan bahwa mereka akan mengambil kembali wilayah tersebut meski dengan menggunakan kekuatan militer.

Wilayah yang sejatinya merupakan milik Suriah itu, telah dikuasai Israel sejak Juni 1967. Israel menolak mundur dari wilayah tersebut meski telah mendapat kecaman dari Dewan Keamanan PBB pada Desember 1981.

(T.HN/S: Ramallah)

leave a reply
Posting terakhir