Ramallah, SPNA - Otoritas Palestina (PA) tengah menghadapi krisis keuangan terburuk dalam sejarah negara itu, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Xinhua, mengutip dari sejumlah pejabat dan pakar.
Krisis ini cukup mengancam keberadaan PA, mengingat penerimaan pajak yang ditahan oleh Israel, dan penurunan dana dari negara-negara donor.
Faktor-faktor yang memperburuk lainnya di antaranya "kontraksi ekonomi Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya", serta "penangguhan proyek yang didanai oleh Amerika Serikat", Xinhua mewartakan.
Menurut situs itu, "pengusaha Palestina di dalam dan di luar wilayah Palestina telah mengumumkan inisiatif untuk memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah Palestina sebesar 150 juta dolar selama tiga bulan ke depan."
Pengusaha Palestina Munib al-Masri mengatakan kepada Xinhua bahwa inisiatif tersebut, yang melibatkan 70 pengusaha Palestina, "bertujuan untuk menekankan bahwa sektor swasta mendukung posisi kepemimpinan Palestina, dalam rangka memenuhi kewajiban keuangannya."
Juru bicara PA Ibrahim Melhem mengatakan kepada Xinhua bahwa "inisiatif ini akan memungkinkan pemerintah untuk membayar kewajiban keuangannya, terutama pembayaran gaji pejabat publik."
Menurut analis ekonomi yang berbasis di Tepi Barat Haitham Daraghmeh, pendapatan lokal - yang menyumbang 30 persen dari anggaran Palestina - telah juga "menurun akibat kurangnya pembayaran gaji pemerintah," yang pada gilirannya menyebabkan "daya beli yang lemah di pasar Palestina."
Dalam pernyataan baru-baru ini kepada kantor berita Palestina WAFA, kepala otoritas moneter Palestina Azzam Shawwa “menyerukan kepada masyarakat internasional dan negara-negara Arab untuk menghormati komitmen mereka kepada PA dalam mengatasi krisis keuangan.
(T.RA/S: MEMO)
