Ramallah, SPNA - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina pada hari Minggu (23/06/2019) menggambarkan rencana ekonomi untuk Timur Tengah yang digagas AS sebagai "Deklarasi Balfour kedua."

Dalam sebuah pernyataan pers kementerian tersebut menyabutkan bahwa "hari demi hari, realitas niat dan sikap Amerika terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka terkuak dalam apa yang bisa disebut Deklarasi Trump yang menjengkelkan atau Deklarasi Balfour II, yang menyangkal keberadaan orang-orang Palestina."

Kementerian itu menuduh pemerintah AS berusaha untuk menutupi pendudukan wilayah Palestina, dengan mengatakan "proyek ini tidak berbicara tentang ekonomi negara Palestina dan komponen-komponennya, tetapi mencoba untuk menutupi pendudukan dan penyelesaian."

Gedung Putih mengumumkan pada bulan Mei bahwa Amerika Serikat akan mengungkap bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Tengahnya dalam sebuah lokakarya ekonomi di Manama, ibukota Bahrain, dari 25 hingga 26 Juni.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas baru-baru ini mengumumkan bahwa Palestina tidak akan berpartisipasi dalam lokakarya ekonomi Manama.

Otoritas Palestina (PA) memutuskan hubungan politiknya dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaan negaranya ke kota itu pada Mei tahun lalu.

(T.RA/S: Xinhua Net)