Amman, SPNA - Pelapor khusus PBB untuk situasi di Palestina pada hari Jumat (11/07/2019) mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya akuntabilitas hak asasi manusia di Palestina dan mengatakan bahwa Israel mempertimbangkan untuk lebih lanjut melakukan aneksasi (pencaplokan) wilayah.
Pernyataan Michael Lynk ini diungkapkan di Amman, Yordania, setelah kunjungannya selama seminggu, di mana ia bertemu dengan organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel karena ia ditolak masuk ke Palestina oleh otoritas Israel.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa permukiman Israel ilegal, aneksasinya atas Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, dan pelanggarannya terhadap hak asasi manusia Palestina melanggar perjanjian internasional," katanya.
Dia menambahkan, "Sekarang adalah waktunya bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel sepenuhnya atas tindakannya, dan untuk menentukan apakah peran Israel sebagai kekuatan pendudukan telah melewati garis merah terang menjadi ilegalitas."
Setiap Jumat, warga Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki Israel memprotes kebijakan Israel selama puluhan tahun yang membangun permukiman khusus Yahudi di tanah Palestina yang disita.
Menurut perkiraan, 640.000 pemukim Yahudi saat ini hidup di 196 permukiman yang berbeda (dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel) dan lebih dari 200 "pos" pemukim (dibangun tanpa persetujuannya) di seluruh Tepi Barat.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana adalah ilegal.
Sejak protes anti-pendudukan dimulai di Gaza lebih dari satu tahun yang lalu, puluhan pengunjuk rasa telah meninggal - dan ribuan lainnya terluka - oleh pasukan Israel yang dikerahkan di dekat zona penyangga.
(T.RA/S: Anadolu Agency)
