Israel Anggarkan 850 Juta Shekel Selama Lima Tahun untuk Rencana Pemukiman Ilegal.
Alquds – Suarapalestina - Pemerintah Israel, Kamis (2/5/2016), menyetujui nilai investasi sebesar 850 juta Shekel Israel atau senilai 220 Dolar Amerika selama lima tahun, untuk menguatkan rencana pemukiman ilegal di Al-Quds.
Keputusan tersebut disahkan melalui sidang kabinet yang berlangsung di salah satu sudut kota Al-Quds. Sidang ini digelar untuk memperingati 49 tahun pendudukan Israel terhadap wilayah Timur A-Quds sejak tahun 1967.
Pemimpin partai Yisrael Beituna, Avigdor Lieberman tercatat pertama kali hadir dalam sidang ini semenjak menduduki jabatan Menteri Pertahanan Israel.
Dalam sambutannya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, “Kita sedang membangun kota Al-Quds, maka hari ini kita alokasikan dana sebesar 850 juta Shekel untuk pembangunan dan pengembangan kota, khususnya dari aspek teknologi.”
Netanyahu menambahkan bahwa selama ini pemerintah cukup banyak membiayai proyek infrastruktur dan sektor pariwisata, demikian pula bidang teknologi.
Stasiun Radio berbahasa Ibrani melaporkan bahwa pemerintah telah menyepakati nominal anggaran yang dimaksud namun belum merinci secara jelas terkait penggunaannya.
Radio ini juga menukil pernyataan Nir Barkat, Walikota Israel untuk Al Quds yang meminta pemerintah agar memindahkan kantor-kantor Kementrian dan gedung-gedung instansi pemerintah lainnya ke kota Al-Quds.
Di tempat terpisah sebagai tanggapan atas rencana ini, Hatem Abdel Qadir mantan Menteri Urusan Al-Quds pada pemerintahan Palestina menyatakan kepada Kantor Berita Anadolu Agency, “Kita yakin bahwa semua anggaran ini semata-mata untuk “Proyek Yahudisasi” yang semakin menguatkan usaha pendudukan Israel terhadap tanah Palestina.”
“Penduduk Arab tidak akan pernah merasakan manfaat dari proyek-proyek Israel ini,”tambahnya.
Sejarah mencatat Israel menduduki wilayah Timur Al-Quds tahun 1967 lalu mendapat pengesahan secara resmi dari parlemen Israel “Knesset” bahwa “ Al-Quds adalah ibukota keabadian bagi Israel.” Meski demikian, langkah Knesset ini belum mendapat pengakuan resmi dari PBB.
