Ramallah, SPNA - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mengatakan bahwa pemerintah koalisi Israel, yang dibangun atas dasar pencaplokan tanah Palestina, akan mengancam keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan itu diungkapkannya pada hari Senin (20/04/2020), sebagai tanggapan atas kesepakatan antara Benyamin Netanyahu dengan pemimpin partai Biru Putih (Kahol Lavan), Benny Gantz, untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional.

"Setiap pemerintahan koalisi yang didasarkan pada pendudukan tanah Palestina tidak hanya akan menimbulkan ancaman yang jelas pada sistem politik global, namun ini juga akan mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh wilayah Timur Tengah," ujar Erekat.

"Pemerintahan Israel berikutnya akan memiliki dua pilihan, membuka jalan untuk meluncurkan proses perdamaian atau membahayakan perdamaian, melanjutkan proyek pencaplokan, merampas tanah dan memperluas permukiman," imbuhnya.

Erekat menyeru komunitas internasional agar ikut memikul beban ini dengan meminta pertanggungjawaban pemerintahan pendudukan Israel dan menuntut negara pendudukan ini untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum dan kesepakatan internasional.

"Kami mengharapkan dukungan dari komunitas internasional untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan hukum internasional dan sejalan dengan resolusi PBB," lanjutnya.

Pada hari Senin (20/04/2020), Netanyahu dan Gantz menandatangani perjanjian pembentukan pemerintahan darurat nasional berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan.

Perjanjian tersebut menetapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki Israel akan diajukan paling lambat pada bulan Juli.

(T.RA/S: MEMO)