Tel Aviv, SPNA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa orang-orang Palestina harus memenuhi "sepuluh kondisi sulit" untuk bisa memperoleh "entitas" mereka sendiri seperti yang didefinisikan dalam "rencana perdamaian" Presiden AS Donald Trump.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Israel Hayom, Kamis (28/05/2020), Netanyahu mengatakan bahwa kondisi tersebut adalah memaksakan kedaulatan Israel atas permukiman (ilegal) di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordania, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang bersatu, menyerahkan hak kembali jutaan pengungsi Palestina di diaspora dan mengakui kontrol keamanan Israel atas seluruh wilayah.
Ditanya apakah warga Palestina di Lembah Yordania akan menerima kewarganegaraan Israel jika Israel mencaplok wilayah itu pada bulan Juli, Netanyahu menjawab, "Tidak.".
"Mereka akan tetap di wilayah kantong-kantong Palestina. Anda tidak mencaplok Jericho. Ada satu atau dua kelompok. Anda tidak perlu menerapkan kedaulatan kepada mereka; mereka akan tetap menjadi subyek Palestina, jika Anda suka. Tetapi kontrol keamanan Israel akan berlaku pula di sana,”katanya.
Namun, Netanyahu mengatakan bahwa dia memang "prihatin" bahwa masalah ini "membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC)" atas tuntutan kejahatan perang atas rencana pencaplokannya. Namun ia menekankan bahwa Tel Aviv akan membela "tanah air, tentara kita dan para pemimpin kita dari tuduhan ini," yang ia gambarkan sebagai "permainan konyol."
(T.RA/S: MEMO)
