Pemimpin Permukiman Ilegal Israel Unjuk Rasa Meminta Otoritas Langsungkan Pencaplokan di Tepi Barat

Rencana Pemerintah Israel untuk memperluas wilayah jajahannya di Tepi Barat mendapat dukungan penuh dari warga Yahudi yang tinggal di permukiman ilegal. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui sebuah aksi massa di depan Gedung Perdana Menteri.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Mon,22 Jun 2020,10:35 AM

Tel Aviv, SPNA -  Sejumlah tokoh dari permukiman ilegal Yahudi, Minggu (21/06), mengadakan aksi massa di depan Kantor Perdana Menteri, meminta otoritas Israel untuk menyegerakan rencana pencaplokan Tepi Barat. Mereka juga meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak perlu melakukan kesepakatan apapun dengan Pemerintah Palestina.

Ketua Majelis Permukiman Ilegal, David Al Hayani, dalam orasinya mengajak Pemerintah Israel untuk tidak ragu dalam menjalankan rencana aneksasinya.

"Kita akan menggunakan berbagai upaya untuk menjegal proses berdirinya negara Palestina." Ucapnya.

Ia menambahkan inilah kesempatan bagi umat Yahudi Israel untuk menunjukkan kekuatannya.

Dukungan yang sama juga ditunjukkan oleh gerakan yang beranggotakan para pensiunan militer Israel. Visi dan misi mereka adalah untuk mensahkan permukiman Yahudi yang didirikan secara ilegal di Tepi Barat.

Seperti diketahui bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berancana untuk meperluas wilayah aneksasinya. Perluasan wilayah jajahan tersebut meliputi Tepi Barat dan Lembah Jordan,

Meski demikian, tidak semua pihak Israel mendukung rencana pemerintah tersebut. Selain para tokoh, sejumlah unjuk rasa juga berlangsung di ibu kota Israel, Tel Aviv, meminta Netanyahu tidak melakukan rencananya itu.

Dari negara Arab, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, Kamis (18/06), telah menyampaikan pesan yang dikirim lansung oleh Raja Yordania, Abdullah II. Dalam pesan tersebut Safadi mengatakan bahwa keputusan Israel dapat membatalkan rencana perdamaian yang ada.

"Kami akan terus mendukung saudara-saudara kami (Palestina) dalam memperjuangkan hak-hak mereka." Ucap Safadi dalam sebuah pertemuan persnya.

Untuk menyelesaikan pertikaian Israel-Palestina negara Arab menawarkan Solusi Dua Negara. Sebuah tawaran perdamaian yang menjamin kemerdekaan bagi negara Palestina.

Tapi Israel enggan terlibat dalam persyaratan tersebut. Mereka lebih cocok dengan bentuk perdamaian yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  Salah satu poin pentingnya adalah menjadikan Yerusalem sepenuhnya menjadi milik Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.

Dilansir dari Palinfo, berikut delapan fakta penting dari rencana aneksasi Israel terhadap Tepi Barat.:

1. Aneksasi bertujuan menguasai 30 persen wilayah Tepi Barat.

2. Merupakan perpanjangan dari agenda The Deal of The Century Amerika Serikat yang diumumkan pada tanggal 28 Januari 2020 lalu.

3. Pencaplokan direncanakan akan berlangsung pada Juli mendatang.

4. Wilayah yang akan diambil alih meliputi Lembah Jordan (Jordan Valley) dan semua wilayah tempat berdiri permukiman ilegal Yahudi di  Tepi Barat. Total permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat berjumlah 130 permukiman.

5. Lembah Jordan mengisi seperempat dari total luas wilayah Tepi Barat.

6. 50 persen lahan pertanian Tepi Barat terletak di Lembah Jordan dan menghasilkan 60 persen sayur-sayuran Palestina.

7. Sumber air bersih terbesar Tepi Barat juga terletak di wilayah itu.

8. Kebijakan tersebut mendapatkan penentangan keras dari warga Palestina dan sejumlah negara internasional.

(T.HN/S: Qudpress)

leave a reply
Posting terakhir