Washington, SPNA - Pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan seorang informan mengatakan orang-orang dekat Presiden Donald Trump telah memulai diskusi pada hari Selasa (23/06), tentang apakah Gedung Putih akan memberikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lampu hijau untuk terus maju dengan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat. Lansir Ara.Reuters.
Menjelang tanggal target Netanyahu untuk memulai pencaplokan pada 1 Juli semakin dekat, beberapa pejabat AS mengadakan pertemuan khusus di Gedung Putih. Termasuk menantu Trump dan penasehat seniornya Jared Kushner, Penasihat Keamanan Presiden, Robert O'Brien, Utusan AS untuk Timur Tengah Avi Berkowitz dan Duta Besar untuk Israel David M. Friedman.
Informan yang tidak mau identitasnya disebutkan tersebut mengatakan bahwa Trump tidak terlibat langsung dalam pertemuan itu. Namun beberapa sumber menyebutkan ia juga ikut bergabung pada pertemuan selanjutnya.
Dalam menjalankan rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat, PM Benjamin Netanyahu mengandalkan Donald Trump untuk menghadapi protes dari pihak Palestina dan negara-negara Arab lainya.
Dalam Proposal perdamaian Timur Tengah, The Deal of The Century, yang diumumkan pada bulan Januari lalu, Trump menjanjikan pengakuan AS atas permukiman ilegal Yahudi.
Proposal perdamaian itu ditolak mentah oleh pihak Palestina karena hanya mementingkan sebelah pihak. Di dalamnya disebutkan bahwa Israel berhak berkuasa penuh atas Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa. Umat Islam akan tetap mendapatkan akses ke masjid kiblat pertama itu namun dengan tetap memperhatikan syarat keamanan dari Israel.
Seperti diketahui bahwa Benjamin Netanyahu sejak masa kampanyenya beberapa bulan lalu selalu menjanjikan jaminan keamanan untuk warga Yahudi yang tinggl di permukiman ilegal. Rencana tersebut didukung penuh oleh Amerika dan akan mulai berlangsung awal Juli sepekan mendatang.
Sejumlah negara dan organisasi, baik dari zona Arab atau internasional telah memberikan peringatan keras kepada Israel. Rencana tersebut disebutkan akan mengancam keamanan regional Timur Tengah.
(T.HN/S: Ara.Reuters)
