Paris, SPNA - Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian menyerukan Israel untuk berhenti mengambil keputusan sepihak yang merugikan Palestina.
Dalam surat yang dikirimkan ke Sekretaris Lembaga Eksekutif PLO, Le Drian mengatakan bahwa Perancis sampai saat ini masih terus mendukung perjanjian yang adil demi mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara dan hukum internasional yang disepakati.
"Bagi kami ini satu-satu solusi yang dapat memenuhi keinginan Palestina dan Israel untuk hidup berdampingan di batas negara yang disepakati tahun 1967."
Dia juga menegaskan bahwa Perancis akan terus melawan setiap tindakan yang mengancam solusi dua negara khususnya terkait pembangunan hunian ilegal Israel. "Kami menyerukan Israel untuk berhenti mengambil tindakan sepihak yang berujung kepada pencaplokan wilayah Palestina. Keputusan seperti ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta mengancam solusi dua negara.”
"Saya tegaskan bahwa Perancis akan terus mendukung Pemerintah Palestina dan PLO sesuai dengan UU Internasional. Pencaplokan terhadap Palestina tidak akan terjadi kecuali akan berdampak buruk terhadap hubungan Israel dengan Uni Eropa,” tegasnya.
Penasehat Presiden Palestina Nabil Shaath menegaskan bahwa intifada ketiga mungkin terjadi jika Israel benar-benar mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.
Dalam wawancara dengan surat kabar France 24, Jum’at (04/07) Shaath mengatakan : “Kami punya banyak opsi. Sebagai bangsa Palesina kami sepakat melawan perampasan wilayah. Hari ini kami bersatu dengan seluruh faksi termasuk Hamas. Saudara-saudara kami di Gaza siap bekerjasama dengan Tepi Barat demi melindungi tanah air. “
Dia menambahkan bahwa negara-negara Arab akan membantu mengucurkan dana untuk Palestina. “Saat intifada pertama meletus pasca kunujungan Mantan PM Israel Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa, Pemerintah Arab Saudi saat itu menyumbang 1 miliar Dolar dalam beberapa hari,’’ terangya.
Sebelumnya Shaath menyatakan bahwa Palestina siap duduk di meja perundingan dengan Israel dengan syarat Tel Aviv harus menghapus rencana pencaplokan terhadap Tepi Barat.
“Setiap kesepakatan Palestina dan Israel harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan PBB dan dimediasi oleh Kuartet TImur Tengah bukan hanya AS’’, tegasnya.
Netanyahu sebelumnya menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli mendatang sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump.
Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa yang memandang bahwa hal ini bertentangan dengan hukum internaisonal.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Disaat yang sama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh juga menegaskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan menarik kembali pengakuannya atas Israel jika Tel Aviv mencoba mengusik kemerdekaan Palestina dibatas wilayah yang disepakati 4 Juni 1967.
Di saat yang sama, Pelapor Khusus PBB Terkait HAM di Palestina, Micheal Lynk menyerukan agar mengambil langkah-langkah tegas mencegah atau menghukum Israel jika mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah 1000 lebih anggota parlemen Eropa menandatangani petisi memprotes rencana Netanyahu tersebut, Reuters melaporkan, Sabtu (27/06/2020).
Lynk menyerukan Uni Eropa untuk memberikan peringatan keras dan mengambil langkah tegas, seperti sanksi ekonomi, komersial atau kemungkinan lainnya.
Sementara itu lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa menandatangani petisi menentang keras rencana koalisi pemerintahan Netanyahu- Benny Gantz terkait pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat.
Tercatat sebanyak 1.080 anggota parlemen dari 25 negara di Eropa melalui petisi tersebut memperingatkan "potensi bahaya" terhadap perdamaian di kawasan akibat aneksasi Israel. Lebih dari 240 penandatangan adalah legislator di Inggris.
Petisi yang dikirim ke Kementerian Luar Negeri Eropa, memperingatkan bahwa aneksasi sepihak Tepi Barat dapat berakibat fatal terhadap prospek perdamaian Israel-Palestina sekaligus menentang norma undang-undang internasional.
Sejak perang 1967, diperkirakan sebanyak 430.000 penduduk Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman di Tepi Barat yang ilegal berdasakan hukum internasional, namun Washington dan Israel menolak hal ini.
(T.RS/S:RtArabic)
