Al-Quds, SPNA - Menteri Luar Negeri Jerman, Perancis, Mesir dan Yordania menolak rencana pencaplokan Israel terhadap Tepi Barat.
Dalam konferensi virtual bersama, empat Menlu tersebut membahas rencana perdamaian di Timur Tengah. Mereka menilai bahwa pencaplokan terhadap wilayah Palestina yang disepakati tahun 1967 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan akan berdampak pada stabilitas dan keamanan di kawasan.
"Kami tidak mengakui perubahan apapun diluar batas 1967 yang telah disepakati kedua belah pihak. Kami menilai rencana pencaplokan Israel terhadap Tepi Barat berakibat fatal terhadap stabilitas serta membahayakan upaya negosiasi damai, ' seperti dikutip Maannews, Selasa (07/07/2020).
Sementara itu Reuters melaporkan bahwa Benyamin Netanyahu menolak memberikan tanggapan atas pernyataan ke empat Menlu tersebut. Namun, sebelumnya Netanyahu telah memberi tahu PM Inggris Borris Johnson bahwa Israel akan tetap konsisten dengan Deal of Century yang dirumuskan oleh Donald Trump, bukan solusi dua negara.
Bulan lalu Netanyahu menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump.
Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa yang memandang bahwa hal ini bertentangan dengan hukum internasional.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Di saat yang sama, Pelapor Khusus PBB Terkait HAM di Palestina, Micheal Lynk menyerukan agar mengambil langkah-langkah tegas mencegah atau menghukum Israel jika mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.
Sementara itu lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa menandatangani petisi menentang keras rencana koalisi pemerintahan Netanyahu- Benny Gantz terkait pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal ini karena rencana tersebut akan membahayakan stabilitas kawasan.
Penasehat Presiden Palestina Nabil Shaath menegaskan bahwa intifada ketiga mungkin terjadi jika Israel benar-benar mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.
Dalam wawancara dengan surat kabar France 24, Jum’at (04/07/2020) Shaath mengatakan : “Kami punya banyak opsi. Sebagai bangsa Palestina kami sepakat melawan perampasan wilayah. Hari ini kami bersatu dengan seluruh faksi termasuk Hamas. Saudara-saudara kami di Gaza siap bekerjasama dengan Tepi Barat demi melindungi tanah air. “
Dia menambahkan bahwa negara-negara Arab akan membantu mengucurkan dana untuk Palestina. “Saat intifada pertama meletus pasca kunjungan Mantan PM Israel Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa, Pemerintah Arab Saudi saat itu menyumbang 1 miliar dolar dalam beberapa hari,’’ terangya.
Sebelumnya Shaath menyatakan bahwa Palestina siap duduk di meja perundingan dengan Israel dengan syarat Tel Aviv harus menghapus rencana pencaplokan terhadap Tepi Barat.
“Setiap kesepakatan Palestina dan Israel harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan PBB dan dimediasi oleh Kuartet TImur Tengah bukan hanya AS’’, tegasnya.
Sejak perang 1967, diperkirakan sebanyak 430.000 penduduk Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman di Tepi Barat yang ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Washington dan Israel menolak hal ini.
(T.RS/S:Reuters)
