Pencaplokan Tepi Barat dan Pelanggaran Hukum di Palestina Jadi Sorotan Utama Sidang DK PBB

Mladenov dan sejumlah anggota DK PBB menegaskan bahwa rencana pencaplokan Israel terhadap Tepi Barat melanggar hukum internasional.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Wed,22 Jul 2020,01:00 PM

 

New York, SPNA – Dewan Keamanan PBB kembali mengadakan pertemuan darurat terkait situasi di Timur Tengah. Diantara isu yang dibahas adalah terkait Palestina.

 

Berdasarkan keterangan DK PBB, ancaman pencaplokan Israel terhadap wilayah Tepi Barat menjadi isu utama yang dibahas dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (21/07/2020) tersebut.

 

Mladenov dan sejumlah anggota DK PBB menegaskan bahwa rencana pencaplokan Israel terhadap Tepi Barat melanggar hukum internasional.

 

Mladenov dan sejumlah anggota DK PBB diprediksi akan menyerukan menghidupkan kembali langkah-langkah perdamaian, mengingat sebagian besar negara menolak rencana Netanyahu dan Deal of Century yang digagas AS.

 

Dalam sidang tersebut Kuwait menuntut agar DK PBB segera mengambil tindakan cepat demi menghentikan pelanggaran hukum terhadap rakyat Palestina.

 

Bulan lalu Netanyahu menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump. 

 

Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa yang memandang bahwa hal ini  bertentangan dengan hukum  internasional.

 

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.

 

Di saat yang sama, Pelapor Khusus PBB Terkait HAM di Palestina, Micheal Lynk menyerukan agar mengambil langkah-langkah tegas  mencegah atau menghukum Israel jika mencaplok wilayah Palestina di  Tepi Barat. 

 

Sementara itu lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa  menandatangani petisi  menentang keras rencana koalisi pemerintahan Netanyahu- Benny Gantz terkait pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal ini karena rencana tersebut akan  membahayakan stabilitas kawasan.

 

Penasehat Presiden Palestina  Nabil Shaath menegaskan bahwa intifada ketiga mungkin terjadi jika Israel benar-benar mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan surat kabar France 24, Jum’at (04/07/2020) Shaath mengatakan, “Kami punya banyak opsi. Sebagai bangsa Palesina kami sepakat melawan perampasan wilayah. Hari ini kami bersatu dengan seluruh faksi termasuk  Hamas. Saudara-saudara kami di Gaza siap bekerjasama dengan Tepi Barat demi melindungi tanah air. “

Dia  menambahkan bahwa negara-negara Arab akan membantu mengucurkan dana untuk Palestina. “Saat intifada pertama meletus pasca kunujungan Mantan PM Israel Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa, Pemerintah Arab Saudi saat itu menyumbang satu miliar Dolar dalam beberapa hari,’’ terangya.

Sebelumnya Shaath menyatakan bahwa Palestina siap duduk di meja perundingan dengan Israel dengan syarat Tel Aviv harus menghapus rencana pencaplokan terhadap Tepi Barat.

“Setiap kesepakatan Palestina dan Israel harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan PBB dan dimediasi oleh Kuartet TImur Tengah bukan hanya AS," tegasnya.

 

Sejak perang 1967, diperkirakan sebanyak 430.000 penduduk Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman di  Tepi Barat yang ilegal berdasakan hukum internasional, namun  Washington dan Israel menolak hal ini.

 

 

(T.RS/S:Youm7)

 

leave a reply
Posting terakhir